Jakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) mensosialisasikan pentingnya menerapkan SNI 8357:2017 desa dan kelurahan tangguh bencana ke desa dan kelurahan sebagai acuan yang jelas untuk memitigasi bencana termasuk kemungkinan dampak tsunami.

Sosialisasi SNI itu merupakan upaya untuk mendukung langkah nyata yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melindungi masyarakat yang berisiko rawan tsunami di 584 desa dan kelurahan sepanjang Pantai Selatan Pulau Jawa.

"Dengan menerapkan SNI 8357:2017, diharapkan dapat menghindari, mencegah, mengurangi dampak bahaya dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Kami sangat mendukung dan mendorong penuh langkah BNPB dan desa tangguh bencana," kata Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Zakiyah dalam keterangan pers yang diterima Antara, Jakarta, Jumat.

Zakiyah mengatakan bagi Indonesia yang merupakan negara rawan bencana, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik terhadap risiko bencana.

SNI 8357:2017 menetapkan indikator desa dan kelurahan tangguh bencana yakni memiliki indikator dasar dan hasil. Indikator dasar antara lain berupa penguatan kualitas dan akses layanan dasar seperti penguatan kualitas layanan dan akses pendidikan formal maupun non formal, layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, serta sarana dan aksesibilitas transportasi.

Sedangkan indikator hasil meliputi antara lain penguatan pengelolaan risiko bencana di mana desa dan kelurahan memiliki hasil kajian wilayah dengan perspektif kebencanaan, pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan risiko bencana, serta kegiatan aksi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.

Sosialisasi SNI akan mengikuti program BNPB dalam kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami, yang akan singgah di desa-desa sepanjang pantai selatan Pulau Jawa.

Selain sosialisasi SNI, pihak BSN bersama tim penilai juga akan melakukan penilaian awal tingkat kesiapan desa dan kelurahan atas pemenuhan beberapa indikator yang ditetapkan.

BSN akan memberikan fasilitasi dan pembimbingan kepada desa dan kelurahan untuk memenuhi SNI dan menjadi "role model" untuk desa dan kelurahan lainnya.

Tim BSN juga akan melakukan survei kesiapan desa-desa yang akan menerapkan SNI 8357:2017 dilihat dari indikator-indikator yang ada.

Keikutsertaan BSN dalam Ekspedisi Destana Tsunami merupakan langkah awal dalam mensosialiasikan penerapan SNI 8357:2017 serta menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan tsunami di selatan pulau Jawa.

Roadmap ke depan, menurut BNPB, adalah pada 2019 dilaksanakan ekspedisi Destana Tsunami untuk mengetahui tingkat ketangguhan 584 desa dan kelurahan yang ada di daerah rawan tsunami. Tahun 2020-2022 dilaksanakan penguatan ketangguhan pada desa/kelurahan tersebut dengan Kuliah Kerja Nyata Tematik Destana oleh universitas lokal, APBN, APBD, Dana Desa, tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagainya. Dan pada 2023 dilaksanakan pengukuran ketangguhan desa dan kelurahan untuk memastikan peningkatan ketangguhannya.

Kegiatan yang berlangsung selama 34 hari mulai 12 Juli 2019 sampai 17 Agustus 2019 di mulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ke barat sampai dengan Kabupaten Serang, Banten itu merupakan kegiatan sinergi bersama dengan BNPB, BSN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, organisasi kemasyarakatan, serta Palang Merah Indonesia.

Melalui penerapan SNI 8357:2017 dan Ekspedisi Destana Tsunami diharapkan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana serta dapat mengurangi resiko yang terjadi akibat yang ditimbulkan dari bencana seperti menimbulkan penderitaan, peningkatan jumlah penyandang disabilitas dan hilangnya nyawa, kerugian, dan kerusakan aset baik individual, kelompok, swasta dan negara.

Baca juga: BPBD Banjarnegara latih relawan desa tangguh bencana

Baca juga: BNPB selenggarakan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami