Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan predikat "smart city" atau kota pintar sebenarnya mencerminkan kepala daerahnya yang cerdas karena dapat menerapkan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

"Sebenarnya bukan kotanya yang cerdas, tapi wali kotanya atau bupatinya yang cerdas; karena peralatan teknologi dapat dibeli tapi tidak semuanya bisa memakai. Hanya wali kota atau bupati yang cerdas dapat menggunakan itu dengan kecerdasan dan kemauannya," kata Wapres Jusuf Kalla dalam pembukaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Baca juga: JK: efisiensi industri solusi tingkatkan produksi dalam negeri

Menurut Jusuf Kalla, masalah yang dihadapi masyarakat di kabupaten-kota seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah dan murah di tengah kemajuan teknologi.

Inovasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan agar masalah sampah, banjir, kemacetan, dan kekumuhan dapat diatasi di seluruh daerah. Apalagi saat ini semakin banyak masyarakat di daerah sudah dapat menggunakan telepon pintar, sehingga itu dapat memudahkan sebuah daerah menjadi "smart city".

Baca juga: Wapres JK: Tidak cukup membangun infrastruktur namun juga didukung SDM

"Namun, semuanya tergantung kepada kecerdasan wali kota dan bupati. Mau punya atau mau beli macam-macam atau operasional macam-macam, tapi kalau bupati atau wali kotanya tidak cerdas memakainya, maka akan sulit," katanya.

Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Institut Teknologi Bandung (ITB), Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC), dan Metro TB untuk mengetahui pengembangan kota di Indonesia dalam menghadapi transformasi digital di era industri 4.0.

Dalam pembukaan acara tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany, dan Wali Kota Surabata Tri Rismaharini.