Surabaya (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya Jamhadi menanggapi namanya muncul di bursa bakal Calon Wali Kota Surabaya pasca-digelarnya Konferensi Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (7/7).

"Maju sebagai wali kota atau gubernur bahkan presiden bisa datang dari berbagai karir. Termasuk karir politik seperti Pak Bambang DH, Mas Whisnu Sakti Buana dan Mbak Puti. Bahkan Pak Jokowi jadi presiden juga karirnya dari sektor dunia usaha," kata Jamhadi kepada ANTARA di Surabaya, Kamis.

Baca juga: Pengamat: belum tepat pilih birokrat sebagai cawali Surabaya

Baca juga: Terpilihnya Adi Sutarwijono permudah Whisnu maju Pilkada Surabaya

Baca juga: Cawali Surabaya independen dinilai berpeluang sebagai pelanjut Risma

Jamhadi membenarkan jika dirinya dapat info soal wacana yang beredar bahwa dirinya bersama mantan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, M. Selim diusulkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang DH, sebagai Cawali Surabaya.

"Iya, saya mendengar info itu dari orang dekatnya Pak Bambang DH," ujarnya.

Pertimbangan mengusulkan Jamhadi karena dianggap sebagai pengusaha sukses yang juga Ketua Kadin Surabaya. Selama kepemimpinan Bambang DH sebagai Wali Kota Surabaya dalam kurun 2002-2010, Jamhadi diangkat sebagai Staf Ahli Wali Kota Surabaya dan juga Badan Pengawas PDAM Surabaya.

Jamhadi dan Selim dinilai telah menjadikan PDAM yang merupakan BUMD milik Pemkot Surabaya terbaik se-Indonesia. Bahkan BUMD yang nyaris bangkrut tersebut dibawah kepemimpin Selim dan pengawasan Jamhadi diakhir masa jabatan Bambang DH membukukan keuntungan bersih Rp150 miliar setelah pajak.

Saat ditanya apakah menerima usulan tersebut? Jamhadi tidak mengiyakan dan juga tidak menolak, melainkan pihaknya menyarankan agar posisi tersebut diberikan kepada kader PDIP yang sudah lama menitih karir politik, sosial, budaya dan bisnis.

"Ada banyak kader-kader PDIP meniti karirr di bidang politik, sosial, budaya dan bisnis. Semua bidang profesi tersebut ujungnya sama untuk bekerja bagi peningkatan kesejahteraan umat," ujarnya.

Menanggapi kemelut yang terjadi di internal PDIP Surabaya pascaditunjuknya Adi Sutarwijono menjadi Ketua DPC PDIP Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana, Jamhadi mengatakan bahwa situasi tersebut merupakan peristiwa yang lazim terjadi saat proses penggantian pimpinan organisasi, partai bahkan asosiasi bisnis.

"Terpenting tidak berkepanjangan dan segera ketemu untuk diskusi mencari solusi. PDIP partai besar yang sudah sangat teruji kedewasaannya," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap semua anggota dan pengurus di PDIP Surabaya yang masih merasa ada perbedaan dari harapan-harapannya bisa menahan diri. "Mari bahu membahu saling bekerja sama agar potensi yang ada bisa terawat baik, sehingga tidak layu sebelum berkembang termasuk dalam Pilkada Surabaya yang sudah didepan mata. Jaga kepercayaan publik," ujarnya.

Justru, lanjut dia, saatnya PDIP bekerja sama berkolaborasi dengan partai lain yang memiliki cara pandang yang sama mengingat Surabaya termasuk kota penting terpenting sebagai barometer ekonomi kota-kota di Indonesia dan dunia.

"Alhamdulillah, kepemimpinan Pak Bambang DH sejak 2005 hingga Bu Risma di Surabaya sudah dibangun dengan baik," katanya.