Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Ray Rangkuti memperkirakan sejumlah pos kementerian yang terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan menjadi perebutan partai pendukung.

"Sejak 2010, kementerian yang' basah' tidak hanya terkait kementerian ekonomi, tapi juga kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," kata Ray dalam diskusi bertema "Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi", di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Jokowi harus kedepankan aspirasi rakyat dalam menyusun kabinet

Baca juga: Saatnya yang muda mengawal Indonesia

Baca juga: Politisi dan pengamat sepakat, menteri muda tak hanya soal usia


Pernyataan Ray tentang kementerian Desa sebagai kementerian "basah", dalam arti adanya peluang partai politik untuk menjaga sekaligus memupuk basis massa melalui program kementerian tersebut.

Dia mengatakan program pengucuran dana desa oleh Kementerian Desa, dapat menyita perhatian publik yang positif, khususnya masyarakat di desa-desa,sehingga akan berimbas positif bagi partai yang berhasil menempatkan kadernya sebagai menteri di sana.

Ray mengatakan pada periode pemerintahan Jokowi yang pertama, Kementerian Desa hanya diminati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena PKB menurutnya ingin menjaga basis massa pemilih yang mayoritas tinggal di desa.

Pada periode pemerintahan ke depan, dia memperkirakan PDI Perjuangan juga akan ikut meminati kementerian tersebut, sebab PDIP belum memiliki figur yang cukup kuat untuk dicalonkan sebagai presiden tahun 2024, sehingga butuh memupuk basis massa yang lebih kuat.

Adapun Golkar, menurutnya, akan tetap meminati sektor kementerian yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke atas, sebagai basis massanya.