PT SMF: Pencairan dana pembiayaan pondok wisata tidak mudah dilakukan
10 Juli 2019 18:00 WIB
Direktur Manajemen Resiko dan Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman (kiri), berdiskusi dengan Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Henky Manurung (kanan) sebelum penandatanganan kerja sama pembiayaan pondok wisata 10 destinasi pariwisata prioritas di Jakarta, Rabu (10/7/2019). (ANTARAnews/ Abdu Faisal)
Jakarta (ANTARA) - Direktur Manajemen Resiko dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Trisnadi Yulrisman, mengatakan proses pencairan dana pembiayaan pondok wisata (homestay) di sepuluh destinasi pariwisata prioritas (DPP) memang tidak mudah dilakukan.
"Tapi itu justru mematangkan produk kami sendiri, artinya kami bisa tahu apa yang kurang, apa yang bisa kami perbaiki, apa yang bisa ditingkatkan," ujar Trisnadi di Jakarta, Rabu.
Ia pun berjanji akan terus mengembangkan konsep pemasaran untuk pembiayaan di beberapa destinasi pariwisata prioritas lainnya.
"Jogja itu yang sudah berjalan, akan kami tambah lagi homestaynya dengan lokasi yang kurang lebih tidak terlalu berjauhan dari Borobudur itu. Dan di Mandalika dan Danau Toba juga, mudah-mudahan masyarakat sudah siap menerima kucuran dana," ujar Trisnadi.
Trisnadi mengatakan misi SMF selain membiayai untuk kebutuhan pembiayaan pondok wisata juga meningkatkan kapasitas pelaku pembiayaannya.
"Pertama soal pengetahuan pinjaman-pinjaman ini harus kami sosialisasikan. Soal persyaratan peminjaman misal status tanahnya legal, kemudian memiliki cash flow yang memadai untuk pembayaran kembali, kemudian tahu prosedurnya, itu kita sosialisasikan," ujar Trisnadi.
Selain meningkatkan kapasitas pelaku pembiayaan, Trisnadi juga merangkul Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) setempat yang memiliki kaitan dengan penyimpanan keuangan pusat dan daerah yaitu Dana Desa.
"Nah ini yang kita kembangkan untuk jadi lembaga penyalur pinjamannya. Kita bangun institusinya yang biasa berhubungan dengan mereka," ujar Trisnadi.
Sebelumnya Kementerian Pariwisata bersama PT SMF telah melakukan penanda tanganan kerja sama mendukung pembiayaan pondok wisata (homestay) di sepuluh destinasi pariwisata, Rabu.
"Hari ini baru mulai kami bahas karena kemarin kami sudah berhasil menyelesaikan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT SMF yang dirancang dari tahun lalu itu," ujar Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Henky Manurung di Jakarta, Rabu.
Dukungan pembiayaan untuk pondok wisata itu salah satunya dengan memberi kucuran pinjaman kredit berbunga ringan hanya sebesar tiga persen dengan tenor maksimal 20 tahun.
Setelah penyaluran pembiayaan pondok wisata di dua desa yang letaknya berdekatan dengan Borobudur yakni Desa Wisata Samiran Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran D. I. Yogyakarta, Kementerian Pariwisata mulai merambah ke destinasi pariwisata prioritas (DPP) lainnya.
Adapun sepuluh DPP itu meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
Baca juga: Kemenpar-PT SMF sepakat bangun homestay di 10 destinasi pariwisata
Baca juga: SMF terbitkan obligasi sebesar Rp2,1 triliun
"Tapi itu justru mematangkan produk kami sendiri, artinya kami bisa tahu apa yang kurang, apa yang bisa kami perbaiki, apa yang bisa ditingkatkan," ujar Trisnadi di Jakarta, Rabu.
Ia pun berjanji akan terus mengembangkan konsep pemasaran untuk pembiayaan di beberapa destinasi pariwisata prioritas lainnya.
"Jogja itu yang sudah berjalan, akan kami tambah lagi homestaynya dengan lokasi yang kurang lebih tidak terlalu berjauhan dari Borobudur itu. Dan di Mandalika dan Danau Toba juga, mudah-mudahan masyarakat sudah siap menerima kucuran dana," ujar Trisnadi.
Trisnadi mengatakan misi SMF selain membiayai untuk kebutuhan pembiayaan pondok wisata juga meningkatkan kapasitas pelaku pembiayaannya.
"Pertama soal pengetahuan pinjaman-pinjaman ini harus kami sosialisasikan. Soal persyaratan peminjaman misal status tanahnya legal, kemudian memiliki cash flow yang memadai untuk pembayaran kembali, kemudian tahu prosedurnya, itu kita sosialisasikan," ujar Trisnadi.
Selain meningkatkan kapasitas pelaku pembiayaan, Trisnadi juga merangkul Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) setempat yang memiliki kaitan dengan penyimpanan keuangan pusat dan daerah yaitu Dana Desa.
"Nah ini yang kita kembangkan untuk jadi lembaga penyalur pinjamannya. Kita bangun institusinya yang biasa berhubungan dengan mereka," ujar Trisnadi.
Sebelumnya Kementerian Pariwisata bersama PT SMF telah melakukan penanda tanganan kerja sama mendukung pembiayaan pondok wisata (homestay) di sepuluh destinasi pariwisata, Rabu.
"Hari ini baru mulai kami bahas karena kemarin kami sudah berhasil menyelesaikan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT SMF yang dirancang dari tahun lalu itu," ujar Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Henky Manurung di Jakarta, Rabu.
Dukungan pembiayaan untuk pondok wisata itu salah satunya dengan memberi kucuran pinjaman kredit berbunga ringan hanya sebesar tiga persen dengan tenor maksimal 20 tahun.
Setelah penyaluran pembiayaan pondok wisata di dua desa yang letaknya berdekatan dengan Borobudur yakni Desa Wisata Samiran Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran D. I. Yogyakarta, Kementerian Pariwisata mulai merambah ke destinasi pariwisata prioritas (DPP) lainnya.
Adapun sepuluh DPP itu meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
Baca juga: Kemenpar-PT SMF sepakat bangun homestay di 10 destinasi pariwisata
Baca juga: SMF terbitkan obligasi sebesar Rp2,1 triliun
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
Tags: