Pekanbaru (ANTARA) - Bank Indonesia memprediksi ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2019 tidak hanya bisa bergantung pada komoditas minyak bumi dan kelapa sawit karena cukup banyak risiko yang mendorong pertumbuhan ekonomi Riau lebih rendah dari perkiraan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau Decymus di Pekanbaru, Rabu, mengatakan kondisi perekonomian Riau masih dibayangi beberapa risiko yang berupa kepastian pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang masih menunjukkan tren bias ke bawah dari perkiraan semula.

Perbaikan harga komoditas yang masih terbatas, terutama harga minyak dunia masih melambat sejalan dengan belum pastinya rencana penurunan produksi OPEC. Sektor pertambangan dan penggalian minyak dan gas (migas) masih cenderung melanjutkan tren kontraktif.

“Lifting minyak bumi Riau dalam lima tahun terkahir turun 5-10 persen per tahun sejalan dengan banyaknya sumur yang tua. Telah ditetapkannya PT Pertamina menjadi kontraktor KKS Blok Rokan pada 2021 mendatang menggantikan PT Chevron Pacific Indonesia semakin mempertegas bahwa pengembangan enhace oil recovery atau EOR secara skala penuh tidak akan begitu signifikan setidaknya hingga 2021,” kata Decymus pada pemaparan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Baca juga: Pertumbuhan ekonomi Riau menurun
Baca juga: Nilai ekspor minyak mentah Riau anjlok 82,54 persen

Ia mengatakan komoditas kelapa sawit juga tidak bisa terlalu diandalkan setelah harganya terus turun sejak 2017. Kondisi harga yang rendah diprediksi terus berlangsung selama tiga tahun ke depan.

Kondisi tersebut karena parlemen Eropa masih tetap akan melakukan pemberhentian penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam biodiesel secara bertahap mulai 2020, karena perkebunan sawit dinilai tidak ramah lingkungan.

“Belum pastinya negosiasi dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, salah satunya mengenai impor kedelai Tiongkok dari Amerika Serikat juga turut menjadi risiko bagi pergerakan harga CPO dunia,” ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan BI merekomendasikan agar pemerintah daerah mendorong percepatan industri hilir sawit untuk bisa menyerap produksi CPO di dalam negeri. Hal ini membutuhkan kebijakan insentif, namun dinilai lebih baik ketimbang menghentikan ekspansi perkebunan sawit yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.

“Kami BI di daerah dan pusat tidak pernah merekomendasikan penghentian ekspansi sawit, kecuali memang kaitannya ke lingkungan,” katanya.

Secara keseluruhan, ia mengatakan pada 2019 pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 2,20-2,60 persen dengan tendensi meningkat namun terbatas, jika dibandingkan pertumbuhan 2018. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari meningkatnya pertumbuhan belanja pemerintah dan ekspor antar daerah.

Dari sisi sektoral, sektor industri pengolahan diperkirakan menjadi pendorong utama meningkatnya ekonomi Riau untuk keseluruhan 2019.

“Namun, peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh sektor pertambangan yang terkontraksi lebih dalam, serta sektor pertanian, konstruksi, dan sektor perdagangan yang diperkirakan mengalami perlambatan,” katanya.

Sementara itu, untuk perkembangan ekonomi Riau triwulan III-2019, BI memperkirakan tumbuh positif pada kisaran 2,00-2,40 persen relatif stabil dibandingkan pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II-2019.

Baca juga: Ekspor CPO Riau triwulan I 2019 turun 23 persen
Baca juga: Riau tawarkan investasi olah turunan CPO