Kemendagri bantu tekan stunting pada 14 kabupaten di Papua
9 Juli 2019 22:57 WIB
Wabup Jayawijaya Marthin Yogobi saat memberikan sambutan pada bimtek konvergensi percepatan pencegahan stunting (anak kerdil) bagi 14 kabupaten di Jayawijaya. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).
Wamena (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah membantu menekan stunting pada 14 kabupaten di Provinsi Papua karena dinilai cukup tinggi.
Kepala Seksi SUPD3 Direktorat Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Zamhir Islamie di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan data 2018 menyebutkan stunting di Papua berada pada angkat 32,9 persen.
Agar stunting di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya serta kabupaten lainnya bisa ditekan, Kemendagri mendorong organisasi perangkat daerah di kabupaten ikut membantu dinas kesehatan.
"Kalau dibiarkan hanya sektor kesehatan ini tidak akan selesai, sehingga perlu campur tangan pimpinan daerah, kepala Bappeda dan OPD lain," kata Zamhir.
Satu faktor penyebab terjadinya stunting di Papua adalah kurangnya layanan dasar, walau sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Baca juga: DPMK: dana desa Biak dapat dialokasikan pencegahan stunting balita
"Pemerintah mencoba memperbaiki layanan dasar yang belum terpenuhi secara utuh sehingga mempengaruhi penyebab terjadinya stunting," katanya.
Zamhir mengharapkan kebijakan otonomi khusus di Papua menekan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk stunting.
"Stunting ini program prioritas Nasional untuk menurunkannya, sehingga perlu persamaan persepsi, jadi bukan hanya kesehatan," katanya.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengatakan data menyebutkan kesehatan di Papua perlu menjadi perhatian sebab 27,1 persen ibu mengalami anemia, 10,2 persen berat bayi baru lahir rendah serta bayi kurus sebesar 10,1 persen. Hanya 48,6 persen anak yang tidak menderita gangguan gizi.
Ia mengatakan pencegahan stunting yang dibahas menitikberatkan pada pelayanan masalah gizi, ketahanan pangan untuk makan ibu hamil serta bayi dan anak.
"Selain itu akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya air bersih dan sanitasi juga menjadi titik berat pencegahan stunting," katanya.
Baca juga: Pemerintah targetkan jumlah anak stunting di bawah 20 persen
Baca juga: Pemerintah optimistis turunkan angka stunting di bawah 20 persen
Kepala Seksi SUPD3 Direktorat Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Zamhir Islamie di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan data 2018 menyebutkan stunting di Papua berada pada angkat 32,9 persen.
Agar stunting di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya serta kabupaten lainnya bisa ditekan, Kemendagri mendorong organisasi perangkat daerah di kabupaten ikut membantu dinas kesehatan.
"Kalau dibiarkan hanya sektor kesehatan ini tidak akan selesai, sehingga perlu campur tangan pimpinan daerah, kepala Bappeda dan OPD lain," kata Zamhir.
Satu faktor penyebab terjadinya stunting di Papua adalah kurangnya layanan dasar, walau sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Baca juga: DPMK: dana desa Biak dapat dialokasikan pencegahan stunting balita
"Pemerintah mencoba memperbaiki layanan dasar yang belum terpenuhi secara utuh sehingga mempengaruhi penyebab terjadinya stunting," katanya.
Zamhir mengharapkan kebijakan otonomi khusus di Papua menekan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk stunting.
"Stunting ini program prioritas Nasional untuk menurunkannya, sehingga perlu persamaan persepsi, jadi bukan hanya kesehatan," katanya.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengatakan data menyebutkan kesehatan di Papua perlu menjadi perhatian sebab 27,1 persen ibu mengalami anemia, 10,2 persen berat bayi baru lahir rendah serta bayi kurus sebesar 10,1 persen. Hanya 48,6 persen anak yang tidak menderita gangguan gizi.
Ia mengatakan pencegahan stunting yang dibahas menitikberatkan pada pelayanan masalah gizi, ketahanan pangan untuk makan ibu hamil serta bayi dan anak.
"Selain itu akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya air bersih dan sanitasi juga menjadi titik berat pencegahan stunting," katanya.
Baca juga: Pemerintah targetkan jumlah anak stunting di bawah 20 persen
Baca juga: Pemerintah optimistis turunkan angka stunting di bawah 20 persen
Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
Tags: