Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan polemik kondektur yang menuntut agar diposisikan kembali di dalam bus dan bukan di luar bus, merupakan sepenuhnya kewenangan dari Damri.
"Kalau di sana ada yang belum cocok yah jangan dong. Kita ingin maju. (Itu) Kewenangan dari Damri," kata Budi Karya Sumadi ketika ditemui seusai acara penggalangan pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO di Jakarta, Senin malam.
Menhub mengemukakan hal tersebut untuk menanggapi para pengemudi Damri rute Bandara Soekarno Hatta yang pada Jumat (5/7) lalu melakukan unjuk rasa menuntut para kondektur lama diposisikan kembali.
Pasalnya, layanan kondektur yang selama ini bekerja dari dalam bus (on board) diputuskan untuk dipindahkan ke luar bus (off board) mengingat Damri tengah mengembangkan dan melaksanakan penggunaan sistem tiket elektronik.
Pihak Damri mengatakan tengah melakukan pembenahan status kondektur dari kondisi tanpa ikatan kerja menjadi pegawai dengan status sesuai aturan pemerintah, karena selama ini mereka direkrut oleh pengemudi.
Baca juga: PPD-Damri bersinergi manfaatkan armada dan trayek di Jabodetabek
Dari 300 kondektur yang protes menginginkan status ikatan kerja, hanya 90 orang yang dinyatakan lulus. Meski begitu mereka urung kerja dan mengundurkan diri dengan alasan solidaritas.
Menurut Budi, sebagai korporasi Damri berkewajiban untuk melakukan perubahan demi kenyamanan layanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sistem e-ticketing.
"Saya mendapat report perubahannya itu adalah bagaimana menggunakan IT tiketing online, ini pasti bagus," kata Menteri Perhubungan.
Dengan penerapan sistem e-ticketing, maka pendapatan Damri akan meningkat dan meminimalisir kebocoran. Berdasarkan pernyataan dari pihak Damri bahwa pendapatan tanpa kondektur ternyata meningkat hingga 40 persen.
Baca juga: Tanpa kondektur, pendapatan Damri rute Bandara Soetta naik 40 persen
"Praktis mengurangi kebocoran dan tentunya Damri akan maju. Jadi kemarin sudah negosisasi ada satu kesepakatan mereka tetap jalan kalau enggak sepakat ya sudah kita harus jalan," kata dia.
Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menegaskan kondektur Damri masih diperlukan, terutama untuk membantu terkait barang bawaan penumpang, seperti koper.
Yani mengatakan Damri tidak bisa serta-merta memutus hubungan pekerjaan pada kondektur tersebut tanpa adanya kesiapan langkah-langkah lebih lanjut.
Baca juga: Kemenhub tegaskan kondektur Damri masih diperlukan
“Mungkin ini karena e-ticketing, tapi tidak serta-merta memutus hubungan, itu harus disiapkan langkah-langkah ke depannya, tidak langsung memutuskan begitu saja” katanya.
Yani pun mengimbau Perum Damri untuk mengambil langkah strategis agar aksi demo tidak berkelanjutan ke rute-rute lain dan di luar Jabodetabek.
Baca juga: Pemerintah gratiskan angkutan Damri ke BIJB Kertajati
Polemik kondektur, Menhub sebut itu kewenangan dari Damri
8 Juli 2019 22:07 WIB
Armada Bus Damri yang disediakan untuk mengangkut para penumpang ke Bandara Kertajati. (ANTARA/Khaerul Izan)
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019
Tags: