Jakarta (ANTARA) - Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan. Segala kebutuhan masyarakat semakin dipermudah dengan adanya layanan berbasis elektronik salah satunya aplikasi LinkAja atau sistem pembayaran uang elektronik yang baru saja diluncurkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri BUMN Rini Soemarno beberapa waktu lalu dengan tujuan memajukan pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

LinkAja merupakan sebuah sistem pembayaran uang elektronik yang digagas pemerintah dengan melibatkan delapan badan usaha milik negara (BUMN) yaitu Pertamina, Telkomsel, Jiwasraya, Danareksa, Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

Masing-masing instansi plat merah tersebut menggabungkan saham untuk membesarkan LinkAja sebagai aplikasi uang elektronik nasional. Peran dari masing-masing BUMN tentunya berbeda. Misalnya, Telkomsel memiliki andil memberikan kemudahan dan penawaran di sektor komunikasi bagi pengguna.

Kemudian, empat Bank BUMN memiliki sistem yang saling terhubung hingga ke pelosok negeri sehingga mampu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi meskipun tidak memiliki kartu debit.

Sistem pembayaran uang elektronik tersebut menawarkan sejumlah kemudahan dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor di antaranya transportasi, komunikasi, minyak, perbankan dan sebagainya.

Dalam penerapannya, LinkAja juga terkoneksi dengan sejumlah e-commerce Tanah Air yang bertujuan mempermudah pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pengguna LinkAja ke depan tidak hanya orang-orang tertentu yang memiliki e-wallet, namun jika meliputi masyarakat yang tidak memiliki rekening Bank BUMN. Mereka tetap bisa memasukkan uang melalui aplikasi tersebut.

Kehadiran aplikasi LinkAja ini merupakan cerminan kemandirian BUMN di berbagai sektor termasuk jasa, keuangan komunikasi dan sebagainya.

Rini mengatakan LinkAja tidak hanya berafiliasi dengan Bank BUMN, namun juga akan bekerja sama dengan berbagai Bank Syariah di Indonesia untuk memperluas jaringannya.

"Kita juga sedang berdiskusi dengan Bank-Bank Syariah dan targetnya sebelum akhir tahun sudah terealisasi," katanya.


Baca juga: Lima BUMN segera investasi di aplikasi LinkAja
Baca juga: LinkAja bantu pemerintah sukseskan gerakan nasional nontunai


Sinergi BUMN Untuk Negeri
Aplikasi yang digagas oleh pemerintah dengan melibatkan delapan instansi plat merah tersebut merupakan langkah besar untuk memajukan ekonomi digital dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya sistem pembayaran uang elektronik, pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin kuat karena disokong oleh beberapa instansi BUMN.

Bahkan, lima instansi plat merah lainnya yakni Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Garuda, Kereta Api Indonesia dan Jasa Marga akan segera bergabung untuk membesarkan sistem pembayaran uang elektronik nasional tersebut. Sehingga ke depan terdapat 13 BUMN yang menggabungkan saham dalam uang elektronik nasional.

CEO LinkAja, Danu Wicaksana mengatakan hingga kini memang masih delapan BUMN yang bergabung dan keadaan tersebut menyisihkan 10 persen saham dari aplikasi itu. Jika kelima BUMN lainnya bergabung, maka hal tersebut akan menjadi penopang ekonomi yang kuat di Tanah Air terutama dalam perkembangan ekonomi digital.

Sejak resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, tercatat sekitar 25 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan aplikasi LinkAja hingga saat ini. Jika dibandingkan dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 200 juta lebih, tentunya angka tersebut masih tergolong kecil.

Meskipun demikian, pemerintah bersama perusahaan LinkAja secara perlahan mulai memperluas jaringan atau jangkauan layanan salah satunya kerja sama dengan Singapura. Sehingga warga negara Indonesia yang berada di Singapura sudah bisa memesan berbagai produk menggunakan layanan uang elektronik tersebut.

Tidak hanya sampai di situ, produk andalan PT Fintek Karya Nusantara tersebut juga sedang mengupayakan kerja sama dengan beberapa negara yakni Malaysia, Hongkong dan Taiwan. Jika hal itu terealisasi, maka seluruh WNI yang ada di tiga negara tersebut akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan tanpa memerlukan perantara.

LinkAja Harus Kompetitif

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sry Hartati mengatakan aplikasi LinkAja perlu kompetitif dalam menghadapi persaingan e-commerce.

Meskipun terdapat sejumlah BUMN yang saling bersinergi atau bakal menerapkannya, tetap saja sistem pembayaran uang elektronik tersebut wajib kompetitif jika tidak ingin tertinggal dari e-commerce lain.

Kedua, fasilitas yang ditawarkan oleh sistem pembayaran uang elektronik plat merah itu juga harus lebih memudahkan konsumen dari sejumlah e-commerce yang sudah ada.

Karena, beberapa e-commerce saat ini sudah menawarkan beragam kemudahan dalam bertransaksi serta lebih efektif dan efisien. Terakhir persoalan jaminan keamanan bagi pengguna aplikasi juga perlu diperhatikan.

"Keamanan nasabah atau pengguna harus lebih dioptimalkan jika ingin lebih berkembang," kata staf ahli Komisi X DPR RI periode 2007-2010 tersebut.

Terkait pertumbuhan LinkAja ke depan, ia melihat ada peluang besar karena disokong oleh sejumlah BUMN seperti perbankan, Pertamina, Jiwasraya, Danareksa dan Telkomsel.

Apalagi, dengan adanya kerja sama LinkAja dengan Singapura serta Hongkong, Taiwan dan Malaysia yang dalam penjajakan akan membantu pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kerja sama dengan banyak negara akan semakin membuka peluang UMKM dalam negeri terpasarkan di tingkat internasional.


Baca juga: LinkAja miliki 25 juta pengguna hingga pertengahan 2019
Baca juga: Pemerintah perluas pembayaran digital LinkAja hingga ke bisnis syariah

Bantu Percepatan Gerakan Nontunai

Selain memacu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi digital Tanah Air, kehadiran Link Aja diharapkan mampu menyukseskan gerakan nasional non tunai. Pemerintah melalui sistem pembayaran uang elektronik juga menargetkan 75 persen masyarakat beralih ke transaksi nontunai pada 2019.

Meskipun demikian, target aplikasi uang elektronik milik BUMN tersebut diakui cukup berat mengingat 76 persen masyarakat Indonesia masih bertransaksi secara tunai pada 2018.

Hal itu diperkuat dengan data Bank Dunia tingkat inklusivitas keuangan Indonesia menyentuh angka 49 persen. Artinya, satu dari dua orang Indonesia belum memiliki akses dana pelayanan keuangan.

Secara perlahan namun pasti, kehadiran LinkAja diperkirakan mampu mengubah kebiasaan budaya transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai. Meskipun hal itu bukan pekerjaan mudah, namun penggunaan sistem pembayaran uang elektronik yang sudah terintegrasi dalam satu platform diharapkan bisa menyukseskan gerakan nasional non tunai yang digagas pemerintah.


Baca juga: Peneliti: kerja sama LinkAja dengan berbagai negara untungkan UMKM
Baca juga: Peneliti: LinkAja harus kompetitif di tengah pertumbuhan e-commerce