Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Meutya Hafid meminta masyarakat tidak khawatir terkait mekanisme pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Kita jangan khawatir karena pemilihannya di DPR RI, kemudian ada kepentingan politik yang mengganggu. Itu agak sedikit berlebihan," katanya.

Pernyataan disampaikan Meutya usai menjadi narasumber dalam acara Polemik bertema Ribut Rebut Kursi Menteri di Jakarta Pusat, Sabtu siang.

Menurut dia rekam jejak KPK hingga saat ini berjalan baik serta konsisten menjaga independensi dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: Pengamat: Pimpinan KPK mendatang harus upayakan pencegahan

Baca juga: Peneliti: Seleksi Capim KPK harus kedepankan transparansi

Baca juga: 11 pati Polri dapat rekomendasi ikuti seleksi capim KPK

Anggota Komisi I DPR RI itu menyebutkan undang-undang sudah memberikan kewenangan cukup besar bagi jajaran komisioner KPK untuk berlaku independen.

Meutya mengharapkan pimpinan KPK berikutnya adalah sosok berintegritas, independen dan memiliki keberanian yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.

"Kita harapkan calon pimpinan KPK adalah orang yang berintegritas, independen, dan orang yang punya keberanian luar biasa," ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan menambahkan, pimpinan KPK berikutnya harus memiliki kemampuan dalam membongkar kasus berskala besar.

"Fokusnya jangan kasus yang kecil, kalau buat contoh oke, tapi coba konsen bongkar yang besar-besar," katanya.

Baca juga: KPK: lima capim dari Kejaksaan Agung telah laporkan kekayaan

Baca juga: Kapolri berharap ada polisi lolos jadi komisioner KPK

Baca juga: Uji publik jadi tes baru bagi pendaftar capim KPK

Daniel menyebutkan ketua KPK adalah figur yang bisa menjalankan seluruh capaian yang sudah ada.

"KPK sekarang sudah menjalankan tugas berjalan baik serta mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat," katanya.

Daniel sepakat pimpinan KPK ke depan perlu memiliki sikap independen dan melepas seluruh atribut yang berkaitan dengan ranah politik.

"Cara kerja harus lepas dari image politik. Jangan tebang pilih," katanya.