Manado (ANTARA) - Kepala Badan Perbatasan Sulawesi Utara (Sulut) Drs Djemi Gagola mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan pembangunan yang ada di wilayah perbatasan.

"Ada beberapa masalah pembangunan yang urgen di wilayah perbatasan di antaranya pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Gagola pada pertemuan bersama seluruh camat kawasan perbatasan di Manado, Kamis (4/7).

Gagola mencontohkan usulan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Talaud melalui camat terkait peningkatan fasilitas pembangunan jalan, jembatan pelabuhan, rumah sakit dan sebagainya.

"Pemprov Sulut sejatinya menjadi pihak penengah, dan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Baca juga: Bupati Talaud ditantang jadikan Miangas destinasi wisata

Menurut dia, tugas Pemprov Sulut adalah sebagai pengawas dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Selain itu, sebagai koordinator dalam penyelesaian permasalahan pembangunan antara pemerintah yang ada di perbatasan dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah provinsi akan mengkoordinasikan semua permasalahan yang ada di wilayah perbatasan," ujarnya.

Pemprov, lanjut dia, bukan tidak mau membangun fasilitas tersebut, karena untuk membangun tapal batas saja adalah wewenang Kemendagri.

"Kita akan memperhatikan semua aspirasi yang disampaikan," ujarnya.

Baca juga: Jaringan 4G Pulau Miangas diresmikan Menkominfo Rudiantara