Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk tingkat SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Tengah masih kurang sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang kebingungan saat melakukan pendaftaran.

"Memang saat ini masih banyak hal, masyarakat belum menerima sistem penerimaan zonasi ini pada PPDB, harus ada persiapan dan sosialisasi dulu," katanya saat melakukan pantauan PPDB di SMA Negeri 5 Semarang, Selasa.

Selain kurangnya sosialisasi PPDB, Yudi juga mempermasalahkan pengambilan token pendaftaran "online" tidak sesuai dengan SMA negeri yang mengeluarkan token tersebut.

Baca juga: Komisi II DPR dukung langkah Gubernur Banten atasi persoalan PPDB 2019

"Masalah token, tapi token ternyata cuma akses masuk, sementara memilih SMA-nya bebas, lalu buat apa ada pengambilan token," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, politikus Partai Gerindra itu juga menyebut terjadi ketidakadilan pada penerimaan melalui jalur prestasi PPDB.

Terkait dengan hal itu, Yudi bersama Komisi E DPRD Jateng akan menggelar rapat dengan pihak terkait untuk membahas berbagai permasalahan tentang PPDB agar generasi muda tidak menjadi korban.

"Mari kita buat sistem ini menjadi lebih baik, jangan anak-anak kita generasi penerus bangsa sebagai percobaan, tahun lalu kita baru bicara SKTM (surat keterangan tidak mampu), sekarang ini zonasi masih menjadi masalah," katanya.

Salah satu orang tua siswa, Mariana mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di SMAN 5 karena selisih jarak 0,3 kilometer.

"Anak saya sudah tidak lolos, kalau zonasi yang diterima di sini paling dekat 3,1 km, rumah saya 3,4. Ini mau mencoba SMAN14 pakai jalur prestasi, sepertinya ini masih bisa masuk," ujarnya.

Ia mengaku keberatan jika harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena beban biaya sangat tinggi.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 5 Titi Priyatningsih mengatakan ada delapan kecamatan dan 22 kelurahan yang masuk wilayah zonasi sekolahnya.

"Kalau hari pertama kemarin yang masuk 3,1 km tapi ini terus bergerak. Kami masih belum memastikan, kemarin sampai 20 orang minta konsultasi," katanya.

Baca juga: Seorang warga Solo aksi tolak sistem PPDB
Baca juga: Disdik Jabar : Data detail peserta didik disembunyikan karena privasi