Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan bahwa program bantuan pangan nontunai (BPNT) sebagai pengganti beras sejahtera (rastra) bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan masyarakat yang membutuhkan bantuan beras.

Dalam kegiatan halal bihalal di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa, Budi Waseso menilai program BPNT yang dikelola Kementerian Sosial tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar. Porsi tersebut justru diberikan pada perusahaan swasta.

"Jangan dipakai untuk bisnis, ini kepentingan masyarakat kecil yang butuh bantuan, tidak untuk proyek mendapatkan sesuatu," kata Buwas, sapaan akrabnya.

Menurut Buwas, program BPNT seharusnya dijalankan oleh negara atau BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk pengadaan beras ke daerah yang membutuhkan.

Namun, Kemensos memutuskan untuk memberikan porsi 70 persen pengadaan beras BPNT ke pasar bebas atau perusahaan swasta dengan letak wilayah yang mudah diakses.

Sementara itu, Bulog hanya diberikan opsi pengadaan beras di 30 persen wilayah sisa yang letaknya terpencil sehingga akan membebani besarnya biaya pengiriman yang harus ditanggung Bulog.

Buwas menilai kondisi ini lebih mengakomodasi kepentingan para perusahaan swasta dan membuat Bulog kehilangan sasaran pasar penyalurannya.

Padahal, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang-gudang Bulog mencapai 2,2 juta ton dan perusahaan masih akan melakukan penyerapan beras saat panen raya hingga akhir tahun 2019.

"Ancamannya beras Bulog akan busuk, karena 70 persen itu sudah diambil Mensos ke pasar bebas, sedangkan sisanya yang 30 persen itu, Bulog diminta menyuplai 70 persennya. Yang 30 persen itu pun letaknya di ujung-ujung Papua," katanya.

Lebih dari itu, Bulog mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog jika Kemensos mengambil alih 100 persen program BPNT. Ia justru mengaku bersyukur jika Bulog sama sekali tidak dilibatkan dalam program ini.

"Kalau bisa ambil seratus persen kegiatan BPNT, termasuk rastra oleh Mensos, saya hands up dari Bulog, berarti saya tidak perlu lagi di Bulog, udah ringan kerjaan saya. Ngapain kita ribut soal ini, toh dananya dari Mensos, malah seneng saya," ungkapnya.

Baca juga: Bulog akan lepas stok satu juta ton beras cadangan pemerintah
Baca juga: Mensos fokuskan penyaluran beras Bulog untuk BPNT
Baca juga: Pemerintah perlu tuntaskan permasalahan penumpukan stok beras