Jakarta (ANTARA) - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan 15 nama calon presiden (capres) yang potensial maju pada Pemilihan Presiden 2024.

“Ada 15 nama capres potensial untuk Pilpres 2024,” kata Peneliti LSI Rully Akbar dalam Konferensi Pers Hasil Temuan dan Analisis LSI Denny JA di Jakarta, Selasa.

Adapun kriteria capres yang menjadi prediksi LSI antara lain memiliki popularitas di atas 25 persen, mempunyai potensi berdasarkan penilaian subjektif dari LSI, serta berasal dari empat sumber rekrutmen.

Empat sumber rekrutmen itu antara lain pernah menjabat di pemerintahan pusat, berasal dari ketua partai politik, berasal dari kepala daerah, dan berasal dari profesional, swasta, atau ormas.

Dari segmen kepala pemerintahan daerah, LSI memprediksi empat nama seperti Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta),
Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), dan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) yang menurut radar LSI berpeluang menjadi capres di 2024.

“Kepercayaan publik pada Ridwan Kamil cukup tinggi,” katanya lagi.

Sementara dari segmen petinggi partai politik, LSI menyebutkan enam tokoh seperti Prabowo Subianto (Gerindra), Sandiaga Uno (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Puan Maharani (PDIP), dan Muhaimin Iskandar (PKB).

“Cak imin misalnya PKB punya masa sendiri seperti NU dan Jawa Timurnya,” ujar Rully.

Selain itu, nama-nama yang saat ini memiliki jabatan di pemerintahan seperti Sri Mulyani (menteri keuangan), Budi Gunawan (BIN), Tito Karnavian (Kapolri), dan Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI) juga menurut LSI Denny JA memiliki potensi menjadi capres di 2024.

Namun LSI juga tidak menutup kemungkinan lain seperti ada nama-nama yang belum cukup dikenal masyarakat dan berpotensi menjadi capres 2024.

“Bisa jadi ada nama-nama memang tidak masuk di radar. Bisa jadi nama yang muncul tiba-tiba seperti kasus Jokowi di 2014,” kata Rully.

Rully menegaskan prediksi capres itu tidak bermaksud untuk melangkahi pemerintahan baru saat ini. Namun Pilpres 2019 telah usai sehingga reposisi kekuasaan menjadi perhatian khusus bagi sebagian elit politik.