Jakarta (ANTARA) - Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan kekerdilan bukan hanya masalah makanan dan gizi, akan tetapi juga berkaitan dengan permasalahan lainnya.

"Kita optimis ini bisa dilakukan melalui percepatan pencegahan 'stunting' (kekerdilan) dengan yang terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Bambang yang juga Sekretaris TNP2K di mana Wapres Jusuf Kalla sebagai ketuanya itu, mengatakan permasalahan kekerdilan juga berkaitan antara lain dengan sanitasi, ketersediaan air bersih, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

Bambang membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (1/7) malam.

"'Stunting' adalah program strategis nasional, kita targetkan prevalensi turun hingga di bawah 20 persen pada 2024," katanya.

Dalam sambutannya, ia mengatakan program percepatan pencegahan kekerdilan dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat dan daerah fokus menangani masalah itu secara bersama-sama.

Bambang menjelaskan bahwa pada 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan kekerdilan, bertambah dari 2018 yang hanya 100 kabupaten yang tersebar lokasinya di 34 provinsi.

Kekerdilan, katanya, tidak bisa dipandang sebelah mata. Anak dengan kondisi itu cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.

Selain itu, pada usia produktif, individu yang pada balita dalam kondisi kekerdilan berpenghasilan 20 persen lebih rendah. Kerugian negara akibat kekerdilan sekitar Rp300 triliun per tahun. Kekerdilan juga dapat menurunkan produk domestik bruto negara hingga tiga persen.

Bambang menerangkan sedikitnya ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan kekerdilan sukses, yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan, dan evaluasi program.

Bambang optimistis jika kelima pilar tersebut berjalan sesuai rencana maka target penurunan kekerdilan ke level 20 persen pada 2024 bisa tercapai. Saat ini, kekerdilan di Indonesia masih berada pada angka 30,8 persen

Ketua panitia rapat itu, Abdul Muiz, dalam laporannya menyebut 72 bupati dan wali kota akan menandatangani komitmen bersama menurunkan prevalensi kekerdilan di wilayah masing-masing.

Baca juga: Sejumlah negara belajar penanganan "stunting" di Lombok Barat
Baca juga: Wapres tinjau penanganan stunting di Lombok