Gorontalo (ANTARA) - Kabupaten Gorontalo Utara, dengan luas wilayah mencapai 1.777,022 kilo meter persegi, merupakan salah satu daerah pinggiran di Provinsi Gorontalo.

Wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 15,2 meter di atas permukaan laut itu, memiliki 11 kecamatan membentang dari timur ke barat.

Bupati Indra Yasin bahkan menyebut wilayah yang ia pimpin itu, sebagai teras depan utara Provinsi Gorontalo, di wilayah Indonesia Timur, yang sangat potensial berkembang sebagai daerah pinggiran paling maju.

Pasalnya kata bupati, Gorontalo Utara yang wilayah lautnya berbatasan dengan Laut Sulawesi, juga berhadapan dengan beberapa negara Asia di antaranya Filipina, dikenal juga memiliki akses transportasi terbuka di wilayah darat sebagai perlintasan Sulawesi.

Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango, serta bagian barat berbatasa dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahkan dari bandar udara Djalaludin, Isimu Kabupaten Gorontalo, jarak tempuh menggunakan transportasi darat hanya berkisar 20-30 menit.

Banyak harapan digantungkan pada Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, agar Gorontalo Utara sebagai salah satu daerah pinggiran akan memesona sebagai teras depan utara Provinsi Gorontalo, di wilayah Indonesia Timur.

Ditunjang dengan infrastruktur pelabuhan yang dimiliki, yaitu Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Nusantara Kwandang, serta Pelabuhan Pendaratan Ikan Gentuma, diyakini Gorontalo Utara mampu berkembang signifikan dengan perhatian yang terfokus dari pemerintah pusat, mengingat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten ini, belum mencapai Rp1 triliun.

Artinya, kata bupati, dukungan melalui kucuran anggaran yang lebih banyak lagi sangat diharapkan mengalir ke daerah itu, untuk mendorong kemajuan infrastruktur yang akan berdampak pada peningkatan kegiatan makro ekonomi.

"Saya optimistis, harapan mewujudkan daerah ini semakin maju, akan semakin terwujud di periode ke dua Presiden Joko Widodo," ujar Bupati yang juga telah menjabat untuk periode ke dua di daerah itu.
Harapan yang juga ingin diraih kata bupati, adalah mewujudkan sektor pariwisata ditunjang dengan potensi yang dimiliki serta kemudahan akses transportasi yang ada.

"Kita memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, namun minimnya anggaran menjadi kendala untuk mengembangkannya, baik kekayaan di darat maupun laut," ujarnya.
Ke depan pun kata bupati, diharapkan pengembangan usaha-usaha yang akan menunjang kegiatan perekonomian di sektor pariwisata dapat lebih maju, diantaranya, usaha penyediaan akomodasi seperti layanan penginapan yang dapat menunjang kemajuan daerah ini sebagai tujuan pariwisata.

Ditunjang dengan pertahanan keamanan Indonesia yang semakin baik di daerah itu, melalui lengkapnya satuan TNI baik pertahanan udara dengan adanya Satuan Radar 224 Kwandang, pos Angkatan Laut dan segera dibangunnya pangkalan TNI-AL wilayah Kecamatan Anggrek, berdirinya Kodim 1314 Gorontalo Utara, serta Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, menjadi modal kemajuan wilayah itu.
Ia berharap, perhatian terfokus untuk pengembangan Gorontalo Utara, mampu signifikan mendorong percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui target penurunan angka kemiskinan daerah dari 18 persen ditargetkan pada 2023 sudah turun di bawah 7 persen.

Rakyat pun menaruh harapan dan optimisme yang sama untuk kemajuan Gorontalo Utara, di era kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Seperti diungkap salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur yang ada di wilayah barat, Risan Demanto.
Sederet harapan ia sebutkan untuk Indonesia semakin maju, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara.

Risan mengaku bersyukur terhadap pesta demokrasi yang sudah menghasilkan pemimpin baru dan pilihan rakyat Indonesia, dengan damai.

Ia berharap, di era Jokowi-Ma'ruf, program dana desa terus berlanjut, harga-harga komoditas pertanian mampu menguntungkan petani secara signifikan namun tidak memberatkan masyarakat selaku konsumen.

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat terungkap, masyarakat pun semakin mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan, akses pendidikan semakin mudah, berkualitas dan gratis.
Kejelasan legalitas penguasaan lahan rakyat petani dan masyarakat adat mendapat perhatian serius.

Fokus terhadap perlindungan kepada konsumen, pembatasan penguasaan lahan oleh perusahaan maupun kalangan individual berpenghasilan sangat tinggi.

Kemudahan mendapatkan legalitas lahan rakyat petani dalam penguasaan lahan.
Serta pemberdayaan terfokus kepada pelaku usaha miko, kecil dan menengah termasuk pengembangan usaha koperasi.

"Deretan permintaan ini adalah harapan seluruh rakyat dan saya optimistis seluruhnya mampu terpenuhi dengan keseriusan dan perhatian yang semakin tinggi diberikan di pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf," ungkap Risan.

Kalangan akademisi menilai rakyat akan memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Saya optimistis, pascapesta demokrasi, rakyat kembali rekat dan bersatu mendukung Jokowi-Ma'ruf," ujar akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Samsi Pomalingo, MA.

Ia mengatakan, hiruk pikuk pesta demokrasi telah dilewati dengan damai.

"Saatnya rakyat bersatu mendukung kinerja presiden dan wakil presiden terpilih, agar Indonesia semakin maju di seluruh sektor pembangunan," ujarnya.

Samsi mengatakan, beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian Jokowi-Ma'ruf adalah, merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk seluruh partai politik, sebab keduanya sudah menjadi pemimpin bangsa dan milik seluruh rakyat Indonesia.

Banyak harapan baru bagi kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin agar dapat diwujudkan sebagai mimpi-mimpi indah masyarakat.

Melanjutkan pembangunan revolusi mental, memastikan pembangunan diarahkan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perhatian lebih pada pembangunan di daerah pinggiran.

Ia pun berharap, kemajuan sektor pendidikan menjadi perhatian penting sebab sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan keberhasilan bangsa ini.
Termasuk kata dia, agar Jokowi-Ma'ruf mewujudkan peningkatan kesejahteraan dosen.

Dibuktikan dengan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi bagi para dosen.

Tentu banyak pihak berharap, periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan dijalankan Jokowi, akan berjalan dengan baik dan kondusif serta mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan bangsa yang besar serta membanggakan.

Baca juga: Pembangunan infrastruktur masih menjadi kunci periode kedua Jokowi
Baca juga: Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua siap lesatkan investasi