Makassar (ANTARA) - Kurang lebih 3 bulan lalu atau tepatnya pada bulan April 2019, rakyat Indonesia disibukkan oleh salah satu agenda politik bernama pemilihan umum (pemilu).

Pesta demokrasi lima tahunan itu untuk memilih calon anggota legislatif (tingkat kabupaten/kota, provinsi, DPR RI, dan DPD RI) serta memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pesta itu melalui proses yang panjang dan melelahkan, mulai pembagian kertas suara, pencoblosan, penghitungan suara, penentuan hasil suara pemilu anggota legislatif, hingga pengitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.

Khusus perhitungan suara pilpres, berlangsung lebih lama setelah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno memutuskan untuk menolak hasil perhitungan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi yang begitu alot dengan melibatkan saksi-saksi dari berbagai kubu, MK memutuskan untuk menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Putusan ini sekaligus memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan MK ini, KPU merencanakan mengadakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30-6-2019) mulai 15.30 WIB.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengajak para bupati dan seluruh warga untuk menatap masa depan dan meninggalkan persoalan politik. Pasalnya, banyak persoalan pembangunan yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Sekarang ini tantangan yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan ekonomi. Mari sama-sama benahi perekonomian agar masyarakat Jeneponto sejahtera, kata Gubernur Nurdin Abdullah di Masjid Agung Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Menurut Gubernur Nurdin, pelaksanaan Pemilu 2019 selama 7 bulan telah menguras tenaga dan merobek rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Setelah KPU memutuskan pemenang, proses selanjutnya haruslah tetap berjalan di koridor hukum.

Politik bukan segalanya meski tidak ada negara yang bisa berjalan tanpa keputusan politik. Sekarang ini yang terpenting, mari semua pihak bergandeng tangan untuk membangun kembali Butta Turatea tercinta ini.

Sebaliknya, persoalan kemiskinan dan lapangan kerja menjadi PR utama.

Baca juga: Bank Dunia beri pinjaman Rp4,2 triliun untuk penurunan kemiskinan desa


Oleh sebab itu, Gubernur mengajak segera bergandeng tangan untuk membangun seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Lupakan perbedaan politik, saatnya berbuat banyak untuk kesejahteraan rakyat.

Mantan Bupati Bantaeng 2 periode itu menyampaikan kembali ajakan saat menemui masyarakat Luwu Raya untuk bersama-sama meninggalkan suasana pemilu dan bersatu serta fokus membangun ekonomi.

Mari membangun kembali ekonomi dan mendorong percepatan pembangunan bangsa ini.

Selain mengajak untuk mendorong potensi ekonomi, Nurdin Abdullah juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk merajut kembali persaudaraan antarwarga setelah melewati perbedaan saat pemilu.

"Mari kita merajut kembali persaudaraan kita setelah 7 bulan lamanya kita melewati pemilu anggota legislatif maupun pilpres. Saya mengajak semua pihak merajut kembali persaudaraan kita," tutur alumnus Universitas Jepang itu.

Menurut Prof. Nurdin Abdullah, hasil pemilu diserahkan pada penyelenggara pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Ajakan memperkukuh persatuan juga disampaikan kepada seluruh alumnus Fakultas Teknik Unhas Makassar.

Ia juga mengingatkan agar saling memaafkan dan saling memberi kasih sehingga bisa bersama-sama melangkah untuk menciptakan perubahan positif bagi Indonesia dan Sulawesi Selatan.

"Mari kita tanggalkan segala bentuk perbedaan yang pernah memisahkan kita, dan bersatu kembali menjadi Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Ksatria Airlangga serukan persatuan nasional pascaputusan MK


Apresiasi Masyarakat

Pasca-Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung damai. Atas hal ini Gubernur Sulawesi Selatan H.M. Nurdin Abdullah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di provinsi itu.

"Saya berterima kasih kepada semua masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah memperlihatkan kedewasaan dalam memilih pemimpin," ujarnya.

Menurut Nurdin Abdullah, bukan hal gampang melewati kontestasi politik berturut-turut selama 2 tahun terakhir ini.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta pemilihan wali kota dan pemilu tentu ini bukan sebuah perjuangan yang begitu mudah. Akan tetai, dia bersyukur sudah melewatinya dengan damai.

Ia juga mengapresiasi petugas TNI dan Polri yang telah berjibaku mengamankan Kota Jakarta, Medan, dan beberapa kota-kota yang lain, termasuk Sulawesi Selatan, dengan sigap dan persuasif.

"Sekali lagi kita mengapresiasi aparat keamanan TNI dan Polri serta KPU dan Bawaslu. Selain itu, sebagai warga negara yang baik menghargai konstitusi," kata alumnus Unhas Makassar.

Ia menegaskan kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu ada jalurnya, bukan dengan mengambil langkah atau tindakan sendiri.

Konstitusi sudah mengamanatkan jika terjadi sengketa pemilu, jalur hukum adalah melalui MK.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ikut mendoakan pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma'aruf Amin yang terpilih dalam Pilpres 2019. "Semoga pemerintah sebagai pelayan masyarakat tetap istikamah dalam menjalankan amanah," ujarnya.