Jakarta (ANTARA) - Lembaga advokasi hak pekerja migran, Migrant Care, berharap Presiden Joko Widodo juga membahas komitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) dalam pertemuan G20 di Osaka, Jepang, 28-29 Juni.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu antara lain akan berbicara mengenai inovasi ekonomi digital, upaya mengatasi kesenjangan, serta ketidakpastian yang timbul akibat isu perang datang antara Amerika Serikat dan China.

"Hendaknya agenda ekonomi digital tak hanya menyangkut soal start up, unicorn dan sejenisnya tetapi juga menyangkut soal tantangan kesiapan tenaga kerja, kualitas serta jaminan sosialnya yang selama ini diabaikan dalam perbincangan tentang ekonomi digital," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam siaran pers lembaga di Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi, menurut Migrant Care, harus berani menyeru seluruh negara anggota G20 untuk mengedepankan kerja sama konkret guna mencapai SDGs, termasuk kerja sama yang terkait dengan perlindungan sosial, kesetaraan gender, penghapusan praktik perbudakan modern, migrasi tenaga kerja untuk kerja layak, dan kelestarian lingkungan.

Terkait peluang pekerjaan bagi ratusan ribu warga negara Indonesia di Jepang, Wahyu mengatakan, Presiden hendaknya memastikan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang layak yang disertai dengan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sesuai standar perburuhan dan hak asasi manusia.

"Di masa lampau, Indonesia memiliki pengalaman buruk dalam penempatan pekerja migran atas nama pemagangan yang tidak sesuai dengan standar perburuhan dan hak asasi manusia," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi akan angkat inovasi ekonomi digital di G20