Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melakukan kunjungan kerja ke Georgia untuk memperkuat kerjasama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, Syafruddin mengatakan Kementerian PANRB selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik berkelas dunia.

"Saya berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerjasama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman dan pengetahuan diantara dua negara," kata Syafruddin di Tbilisi, Georgia, Selasa (25/6) sebagaimana keterangan tertulis Rabu.

Dia mengatakan dalam bidang pelayanan publik, Indonesia belajar banyak pada praktik pelayanan publik terbaik Georgia yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police.

Untuk itu saat kunjungan kerja tersebut, turut serta bersama Syafruddin sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga pengajar dan berbagai elemen lainnya untuk mempelajari pelayanan publik di Georgia.

Dalam pertemuan tersebut, Syafruddin menjelaskan program reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Terkait hal itu maka Kementerian PANRB telah menjalankan lima langkah strategis untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik di Indonesia.

Diantaranya adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Strategi kedua adalah pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan.

"Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," ungkap Syafruddin.

Mantan Wakapolri ini juga menjelaskan Pemerintah Indonesia mendorong percepatan impelentasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, untuk membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik.

Kebijakan lainnya adalah open government partnership dimana Indonesia bersama dengan Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open government di dunia. Melalui sistem ini maka keterbukaan informasi publik merupakan syarat mutlak untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan.

"Kebahagiaan dan kesejahteraan akan cepat terealisasi melalui program pemerintah yang fokus menjawab harapan publik," ujar Syafruddin.

Indonesia saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan, dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.

Menurut Syafruddin, Georgia merupakan salah satu negara yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Georgia menjalankan reformasi birokrasi dimulai dengan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta melakukan pemberantasan korupsi.

"Integritas dan kualitas SDM Aparatur dibangun secara tangguh. Hal ini juga menjadi konsentrasi Pemerintah Indonesia," tegasnya. Sehingga beberapa waktu lalu Indonesia merekrut generasi smart ASN melalui sistem online untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mengawal pembangunan," jelas dia.

Dia menekankan berbagai upaya tersebut dilakukan pemerintah agar setiap kementerian dan lembaga berkompetisi untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik terbaik.

Bukti nyatanya, kata dia, adalah inovasi pelayanan publik Indonesia, di mana Peta Bencana.id milik BNPB kembali meraih penghargaan PBB dalam ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) 2019 beberapa hari lalu saat diselenggarakan di Baku, Azebaizan.

Inovasi tersebut mendorong penanggulangan bencana di Indonesia secara simultan dengan melibatkan masyarakat.

Adapun Syafruddin sangat mengapresiasi sambutan yang diberikan Pemerintah Georgia terhadap delegasi Indonesia dalam melakukan kunjungan kerja untuk peningkatan pelayanan publik ini.

Menurutnya, kerjasama yang telah berjalan selama ini perlu dikembangkan dalam konteks lebih luas dan lebih strategis bagi kepentingan kedua negara.

Turut mendampingi saat pertemuan tersebut Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Armenia dan Georgia Yuddy Chrisnandi, Staf Ahli Kementerian PANRB Aidir Amin Daud serta Rektor Universitas Gunadarma Profesor Margianti.

Baca juga: Menteri PANRB pantau kehadiran ASN di hari pertama masuk kerja

Baca juga: Kementerian PANRB gandeng IAPA kembangkan SAKIP

Baca juga: Menteri PANRB yakinkan tidak akan ada dwifungsi TNI/Polri

Baca juga: Menteri PANRB: Negara lumpuh kalau ASN berpolitik praktis