Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPRI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, di Jakarta, Rabu, menilai reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pengandangan alat utama sistem senjata (alutsista) tua sudah sangat terlambat, karena terlanjur telah terjadi sejumlah kecelakaan fatal menimpa pasukan TNI. "Dapat kami katakan, pernyataan presiden merupakan respon yang terlambat, setelah kejadian yang berulang-ulang," katanya kepada ANTARA. Anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat itu mengatakan penggunaan alutsista tua telah menyebabkan berbagai kecelakaan di sejumlah lokasi dan menimbulkan korban jiwa. "Saya menilai, pernyataan (Presiden) tersebut terkesan reaktif, tanpa perencanaan yang matang," katanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Yudhoyono telah mengusulkan agar alutsista berusia lanjut harus dikandangkan, demi keamanan dan keselamatan. Presiden menegaskan, sejumlah alutsista TNI yang sudah tua, seperti pesawat Hercules C-130 dan tank amfibi yang berusia tua juga tidak boleh digunakan lagi. Pemerintah, menurut Presiden, akan memberikan sanksi jika masih ada komandan yang menggunakan alutsista tua, baik itu kapal laut, pesawat maupun kendaraan tempur lainnya Alihfungsikan Andreas Pareira lalu menyodorkan sejumlah langkah strategis dalam upaya memperbarui alutsista sesuai postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang modern, profesional serta cinta tanah air. "Bagi kami, untuk mengatasi kejadian yang memalukan sekaligus menyedihkan tidak terulang lagi, butuh tiga langkah strategis dan konkret. Pertama, pemerintah perlu menginventarisasi seluruh alutsista di ke-3 angkatan (darat, laut, udara) yang tidak laik pakai terlebih dulu," paparnya. Kedua, lanjutnya, tetapkan alutsista tersebut sebagai `besi tua`, atau dialihkanfungsikan untuk kepentingan lain. "Ada contoh bagus di Eropa Timur. Banyak panser yang tidak laik pakai telah dialihfungsikan sebagai traktor bajak. Kita kan negara agraris," katanya. Yang ketiga, menurut Andreas, pemerintah menyediakan alutsista pengganti sesuai perencanaan postur TNI ke depan. (*)