Solo (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto menyatakan konflik yang terjadi di jajaran elit politik mulai mereda jelang putusan Mahmakah Konstitusi (MK) pada 27 Juni 2019.

"Memang kalau elit sudah mulai mereda, tetapi saya melihat di kalangan bawah masih ada residunya. Artinya masih ada sisa-sisa konflik sebelumnya," katanya di Solo, Senin.

Oleh karena itu, dikatakannya, untuk mengantisipasi konflik kecil agar tidak menjadi besar maka para elit politik harus segera bertemu untuk rekonsiliasi.

"Mesti ada rancangan para elit politik agar bertemu. Boleh partai politik maupun tokohnya antara pihak Jokowi dengan Prabowo," katanya.

Ia mengatakan tujuan dari kompromi tersebut adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima putusan MK dan bagaimana komitmen mereka untuk membangun negara.

"Yang pasti kedua pihak harus cooling down (menahan diri, red) untuk menjaga situasi agar kondusif," katanya.

Ia juga mengatakan kedua pihak harus mempercayai putusan MK karena Indonesia adalah negara hukum.

"Sesuai dengan paham konstitusional, apapun putusan yang dibacakan di MK harus diterima dan dihormati," katanya.

Ia berharap siapapun pihak yang menang tidak menyombongkan diri dan yang kalah pun harus menerima dengan lapang dada. Menurut dia, hal itu akan menunjukkan terciptanya politik yang sehat di Indonesia.

Baca juga: PAN tidak sepakat "power sharing" syarat rekonsiliasi

Baca juga: Muhammadiyah dorong pemulihan hubungan Jokowi dan Prabowo saat Syawal