Bandung (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu kunci Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menuju zero HIV AIDS pada 2030.

"Untuk mengakhiri epidemi atau zero HIV/AIDS pada 2030, Pemprov Jawa Barat berkomitmen melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebab, HIV/AIDS bukan hanya masalah di dunia kesehatan, tetapi juga menjadi masalah sosial," kata dia di Bandung, Senin.

Ditemui seusai membuka Pertemuan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) se-Jawa Barat di Aula Timur Gedung Sate Bandung, ia mengatakan penderita HIV/AIDS atau disebut Odha setiap tahun terus bertambah.

"Dan itu tidak hanya menyasar warga perkotaan, tetapi juga masuk ke desa-desa. Hal itu berdampak pada stigma negatif masyarakat terhadap Odha," tambah dia.

Masyarakat diharapkan berhenti memberikan stigma negatif terhadap Odha dan ia menyebutkan soliditas berbagai pihak terkait menjadi kunci merealisasikan zero HIV/AIDS pada 2030.

Maka itu, dia mengemukakan bahwa peran tokoh agama atau ulama dan guru perlu dilibatkan.

"Harapan kami, penyelesaian atau zero HIV/AIDS bukan hanya dilakukan oleh level medis dan pemerintah saja, tapi harus bergandengan dengan para ulama dan guru," kata dia.

Uu juga berharap penguatan peran dari seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pasalnya, semua pihak perlu bergerak melalui berbagai upaya konkret dan cepat.

"Saya minta kepada daerah ini harus concern supaya gayung bersambut di provinsi ada keputusan dan program disambut oleh pemerintah kota dan kabupaten, sehingga semuanya bergerak untuk menuntaskan masalah HIV/AIDS di Jawa Barat ini," jelasnya.

"Insya Allah kalau semua bekerja sama akan sukses apa yang dituju oleh kita bersama, yaitu zero HIV/AIDS di Jawa Barat," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani menambahkan sinergi dan kolaborasi perlu dibangun melalui berbagai sumber daya, mulai dari pendanaan, Sumber Daya Manusia (SDM), sampai logistik seperti obat-obatan.

"Bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan tapi harus semua pihak," ujar dia.

"Sekali lagi, kalau dari sisi Dinas Kesehatan memang strateginya adalah bagaimana kita melakukan sinergi dan kolabirasi," katanya.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan Dinas Kesehatan adalah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Caranya, melalui pemberian pendidikan perubahan perilaku atau disebut IPP (Intervensi Perubahan Perilaku).

IPP adalah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap seks agar bisa mempraktikkan secara aman.

"Seks yang aman ini sebenarnya bukan dengan orang lain, tapi dengan pasangan sendiri (suami/istri). Karena sekarang ini banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS, mereka tidak tahu dari mana," ujar Berli.

"Tapi yang jelas keluarga Indonesia dan keluarga di Jawa Barat harus membiasakan diri melakukan perilaku seks aman, seperti menggunakan alat kontrasepsi yang diyakini bisa melindungi dari penularan HIV antarpasangan," lanjutnya.