Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah patut dipertimbangkan untuk kembali meneruskan jabatannya, mengingat kinerja dan tugas Bank Indonesia yang berjalan dengan baik. "Burhanuddin Abdullah itu seharusnya bisa lagi dicalonkan, sebab selama pak Burhan menjabat, kondisi perbankan dan moneter aman dan tidak pernah ada kontroversi serta tidak ada gejolak yang disebabkan kebijakan BI," kata Aviliani, seusai mengikuti pembukaan Rapat Teknis Nasional BPS, di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Selain itu, koordinasi pemerintah dan BI selama ini sangat baik. Ini terlihat dari berbagai kebijakan seperti penentuan inflasi dan suku bunga BI. "Pak Burhan menurut saya sosok yang masih bagus untuk dipilih lagi. Saya setuju Pak Burhan untuk dicalonkan lagi," kata anggota Forum Masyarakat Statistik itu. Aviliani menjelaskan bahwa untuk menghadapi gejolak ekonomi global pada 2008, seharusnya BI dipimpin oleh sosok yang sudah berpengalaman dan dapat diterima pasar seperti Burhanuddin. "Kalau mau dicalonkan, Burhanuddin masih layak untuk dipilih lagi daripada orang baru yang bisa saja menimbulkan gejolak karena tahun 2008 sangat rawan, menyusul kondisi ekonomi Amerika Serikat yang bergejolak," katanya. Menurutnya, jika BI dipimpin oleh Gubernur BI baru yang tidak kredibel, maka pelaku pasar akan sangat mudah meninggalkan Indonesia dan bisa berdampak terhadap stabilitas moneter. "Sekarang kan terbukti meski Pak Burhan menjadi tersangka, banyak pihak tidak menyangkutkan hal ini pada kebijakan dan kredibilitas Pak Burhan. Ini menunjukkan penerimaan terhadap Pak Burhan masih tinggi," katanya. Terkait habisnya masa kerja Burhanuddin sebagai Gubernur BI pada Mei mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengajukan maksimal tiga nama ke DPR sebagai calon pengganti Burhanuddin paling lambat 17 Februari mendatang. Sejumlah nama mulai disebut-sebut layak menduduki jabatan itu, seperti mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom dan Dirjen Pajak Darmin Nasution. Aviliani menambahkan bahwa Gubernur BI selain harus mengerti persoalan moneter, juga harus tahu persoalan perbankan karena BI juga merupakan otoritas perbankan. Sejumlah nama disebutkan pengamat dari Indef itu punya potensi menjadi Gubernur BI seperti Deputi Gubernur BI Mulyaman D Hadad, Menkeu Sri Mulyani dan Miranda Goeltom. (*)