Kemenperin mengajak PTN atasi pengangguran
22 Juni 2019 22:44 WIB
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementrian Perindustrian (Kemenperin), Ngakan Timur Antara saat mewakili Menteri Perindustrian pada Rapat Paripurna Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Hotel Claro Makassar, Sabtu (22/06/2019). ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah
Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementrian Perindustrian (Kemenperin), Ngakan Timur Antara mengajak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk ikut ambil bagian dalam perbaikan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran.
"Perbaikan tenaga kerja membutuhkan kerjasama dari berbagai unsur, bukan hanya kementrian, namun juga lembaga pendidikan harus mengambil bagian untuk perbaikan tenaga kerja," katanya di Hotel Claro Makassar, Sabtu.
Dihadiri 11 PTN yang tergabung dalam Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Ngakan mengungkapkan berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS), pengangguran lulusan universitas meningkat sekitar 25 persen di Indonesia.
"Oleh karena itu, perlu ada evaluasi metode yang harus diberikan ke anak didik," ucapnya.
Pada data BPS, jumlah penduduk bekerja di Indonesia sebanyak 129,4 juta yang didominasi lulusan Sekolah Dasar kebawah yakni 41 persen. Sementara jebolan SMA dan SMP sekitar 18 persen. Sedangkan lulusan SMK ambil bagian di angka 11 persen.
"Dari total pekerja, hanya 10 persen alumni universitas yang bekerja dan tiga persen lebihnya ialah lulusan D3," kata dia.
Mengatasi pengangguran, beberapa upaya telah dilakukan Kemenperin di antaranya program "link and match" antara 855 industri dengan 2.612 SMK di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut program, juga dilakukan penyelarasan kurikulum dan penyusunan modul 34 kompetensi keahlian, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan 808 guru serta magang industri 1.233 guru.
"Tahun 2019, magang industri ditargetkan 2000 guru. Bantuan alat juga diberikan ke 74 SMK sedangkan 94 industri untuk 516 SMK," paparnya.
Selain itu, upaya lain Kemenperin ialah meningkatkan kualitas SDM agar bisa diterima di pasar tenaga kerja dan program pengembangan vokasi industri.
Tahapan program ini dimulai daripendidikan vokasi menuju dual sistem, pembangunan poltek di kawasan industri, pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1, sertifikasi tenaga kerja industri dan pengembangan SDM menuju induatri 4.0.
Ngakan menjelaskan peningkatan kemampuan skill akan terus diberikan kepada seluruh lini untuk para calon-calon pekerja. Pada posisi pemerintahan dan swasta juga diharapkan bisa lebih aktif membuat regulasi untuk training tekhnologi
"Saat ini kami menargetkan 1 juta sertifikat pada
skill training di tingkat operation untuk melakukan transformasi dan skill kepada smua level," katanya.
"Perbaikan tenaga kerja membutuhkan kerjasama dari berbagai unsur, bukan hanya kementrian, namun juga lembaga pendidikan harus mengambil bagian untuk perbaikan tenaga kerja," katanya di Hotel Claro Makassar, Sabtu.
Dihadiri 11 PTN yang tergabung dalam Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Ngakan mengungkapkan berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS), pengangguran lulusan universitas meningkat sekitar 25 persen di Indonesia.
"Oleh karena itu, perlu ada evaluasi metode yang harus diberikan ke anak didik," ucapnya.
Pada data BPS, jumlah penduduk bekerja di Indonesia sebanyak 129,4 juta yang didominasi lulusan Sekolah Dasar kebawah yakni 41 persen. Sementara jebolan SMA dan SMP sekitar 18 persen. Sedangkan lulusan SMK ambil bagian di angka 11 persen.
"Dari total pekerja, hanya 10 persen alumni universitas yang bekerja dan tiga persen lebihnya ialah lulusan D3," kata dia.
Mengatasi pengangguran, beberapa upaya telah dilakukan Kemenperin di antaranya program "link and match" antara 855 industri dengan 2.612 SMK di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut program, juga dilakukan penyelarasan kurikulum dan penyusunan modul 34 kompetensi keahlian, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan 808 guru serta magang industri 1.233 guru.
"Tahun 2019, magang industri ditargetkan 2000 guru. Bantuan alat juga diberikan ke 74 SMK sedangkan 94 industri untuk 516 SMK," paparnya.
Selain itu, upaya lain Kemenperin ialah meningkatkan kualitas SDM agar bisa diterima di pasar tenaga kerja dan program pengembangan vokasi industri.
Tahapan program ini dimulai daripendidikan vokasi menuju dual sistem, pembangunan poltek di kawasan industri, pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1, sertifikasi tenaga kerja industri dan pengembangan SDM menuju induatri 4.0.
Ngakan menjelaskan peningkatan kemampuan skill akan terus diberikan kepada seluruh lini untuk para calon-calon pekerja. Pada posisi pemerintahan dan swasta juga diharapkan bisa lebih aktif membuat regulasi untuk training tekhnologi
"Saat ini kami menargetkan 1 juta sertifikat pada
skill training di tingkat operation untuk melakukan transformasi dan skill kepada smua level," katanya.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
Tags: