Jakarta (ANTARA) - Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebut ada empat kader partai tersebut yang potensial menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.

Keempat kader Golkar tersebut adalah Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali.

"Banyak kader Golkar yang potensial menjadi Ketua Umum seperti Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali," kata Yorrys di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai keempat orang tersebut merupakan kader Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang sehingga berpotensi memimpin partai tersebut lima tahun kedepan.

Namun Yorrys mengingatkan dalam suksesi kepemimpinan Golkar, jangan hanya memikirkan soal pemilihan Ketua Umum saja namun harus memikirkan siapa sekretaris jenderal dan bendahara umum.

"Jadi tidak bisa bicara Munas orientasinya Ketua Umum saja namun Golkar harus membentuk kekuatan kolektif dan kolegial kedepan," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan kepemimpinan Golkar harus ada perubahan dan dievaluasi, karena konsekuensi logis dari melesetnya target-target politik yang telah ditetapkan partai dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Dia mencontohkan tidak dapat mempertahankan 85 kursi di DPR RI dan tidak mampu mencapai target 110 kursi DPR RI di Pemilu 2019.

"Dalam politik, bukan hanya bicara perolehan suara namun perolehan kursi di parlemen. Pada kenyataannya, di Pemilu 2019 Golkar mengalami penurunan perolehan kursi menjadi 85 kursi dari 91 kursi di Pemilu 2014," katanya.

Yorrys mengungkapkan, di era kepemimpinan Airlangga, Golkar memiliki target memperoleh 110 kursi DPR RI di Pemilu 2019, dampak dari efek ekor jas mendukung Jokowi di Pemilu Presiden 2019.

Namun menurut dia, pada realitasnya perolehan kursi Golkar tidak bisa naik bahkan menurun sehingga ada konsekuensi logis dari tidak tercapainya target politik tersebut.

Baca juga: Yorrys usulkan Munas Golkar dipercepat
Baca juga: Yorris soroti penurunan perolehan kursi Golkar
Baca juga: Aktivis Muda Golkar sebut percepatan Munas berlebihan