Jakarta (ANTARA) - Aktivis Muda Partai Golkar yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Muda Golkar (JAM Golkar) menilai rencana percepatan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang didorong sejumlah pihak di internal partai adalah berlebihan, bahkan hanya didasari oleh nafsu politik semata oleh segelintir orang.

"Patut diduga isu ini menguat karena kita tahu bahwa saat ini sedang ramai penyusunan kabinet kerja Jilid II di bawah kepemimpinan Jokowi-Amin," kata Koordinator JAM Golkar, Jack Paskalis, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, secara konstitusional, Munas baru akan digelar pada Desember 2019 sehingga tidak ada alasan yang mendesak dan sangat kuat untuk mempercepat pelaksanaannya.

"Jadi, bagi siapapun kader Golkar yang berkeinginan untuk maju menjadi Ketum Golkar disarankan untuk menunggu pelaksanaan munas sesuai konstitusi," katanya.
Baca juga: FKPPI bantah dukung Bamsoet jadi Ketua Umum Golkar
Apalagi, kata Jack, di masa kepemimpinan Airlangga Hartarto hasil Pemilu 2019 menempatkan Golkar sebagai pemenang kedua kursi DPR.

"Harus diakui bahwa apa yang diperoleh Golkar hari ini adalah karena kinerja kepemimpinan Ketua Umum Airlangga yang sudah susah payah selama 1,5 tahun membangun konsolidasi kembali partai ini. Momentum ini justru harus kita jaga dalam rangka soliditas partai mengawal agenda ke depan," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh kader partai dan elit Golkar untuk tetap solid dan menahan diri.

Inisiator JAM Golkar, Risman Pasigai menambahkan semua pihak di internal Golkar harus menahan diri.
Baca juga: Happy Bone: Airlangga bawa kebangkitan Golkar
Ia pun menolak segala bentuk intervensi pihak luar terhadap dinamika internal partai Golkar dan menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga soliditas partai dan tidak terpancing oleh gerakan yang ingin memecah belah partai.

"Kami juga menyerukan kepada kader partai yang ingin maju sebagai Ketua Umum Golkar agar bersama dan menunggu pelaksanaan munas pada Desember 2019," kata Risman.

Soal Kepemimpinan nasional DPP Partai Golkar siapapun berhak maju sebagai ketua umum, tetapi dalam situasi saat ini dan demi menjaga keutuhan dan kejayaan partai Golkar ke depan maka sosok dan figur Airlangga Hartarto dianggap masih pas dan tepat untuk memimpin kembali sebagai Ketum DPP Partai Golkar lima tahun ke depan.
Baca juga: BPPG puji sikap Bamsoet jaga situasi kondusif Partai Golkar