Jakarta (ANTARA) - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, masih adanya keraguan mengenai efektivitas Tol Laut seperti dari sejumlah anggota DPR RI karena tidak adanya sosialisasi yang memadai terkait manfaat tol tersebut selama ini.

"Masyarakat juga belum mengerti apa keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan program Tol Laut," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdul Halim, meningkatkan sosialisasi informasi tersebut juga berpotensi ke depannya untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam program Tol Laut.

Dengan demikian, maka Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga akan bakal melesatkan efektivitas konsep dan pelaksanaan program Tol Laut.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam Raker Komisi V dengan Kemenhub di Jakarta, Selasa (18/6) mengatakan komisi yang dipimpinnya akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memastikan apakah program Tol Laut telah berjalan dengan efektif.

Fary menyebutkan bahwa untuk menentukan persetujuan terkait dengan alokasi besaran subsidi di sejumlah program Tol Laut, maka pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu antara lain dengan melalui kunjungan kerja tersebut.

Sebelumnya, program Tol Laut dinilai sejumlah pihak perlu untuk terus dikembangkan hingga berperan dalam mempertahankan atau untuk memenuhi stok barang dan menjaga stabilitas harga, tidak sebatas pengoperasian kapal.

Untuk itu, Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto dalam Bedah Buku "Tol Laut Jokowi, Denyut Ekonomi NKRI" di Jakarta, 20 Mei, mengatakan pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN bersinergi dengan menugaskan BUMN transportasi laut, BUMN penyelenggara pelabuhan dan BUMN penyedia pangan untuk membangun "Rumah Kita" di daerah T3P.

Keberadaan "Rumah Kita" dengan tampilan modern sebagai pusat perdagangan dan distribusi logistik ke wilayah lanjutan di daerah tujuan Tol Laut, telah menjadi pelopor modernisasi perdagangan.

Pengelolaan "Rumah Kita" yang bekerja sama dengan BUMD, BUMDes, koperasi dan para pengusaha daerah juga menjadi acuan harga di daerah T3P.

Karena itu, Harry mengatakan pelaksanaan tol laut harus mendapatkan dukungan semua pihak karena pelaksanaannya di lapangan terus berkembang dari awalnya dua rute sejak diluncurkan pada 4 November 2015 menjadi 19 rute pada 2019.

“Tol Laut juga tidak hanya mengoperasikan kapal kargo untuk angkutan bahan pokok dan barang penting saja, namun Tol Laut juga mengoperasikan enam kapal ternak,” katanya.

Setelah ada kapal khusus angkutan ternak, cara memuat sapi ke kapal cukup mudah, yakni truk tinggal menempel ke kapal, sapi tinggal digiring, diarahkan ke kamar-kamar di kapal.

Demikian pula ketika membongkar muatan sapi, cukup digiring menuju truk yang sudah siap di sisi kapal.

“Kapal ternak juga dilengkapi dokter hewan serta kledeng atau pengurus ternak selama pelayaran, sehingga kesehatan hewan sangat terjaga dan dapat mengurangi susut bobot sapi hidup dari 22 persen menjadi lima persen saja. Ini tentu menguntungkan peternak dan juga pedagang,” katanya.

Baca juga: Menhub sebut sejumlah trayek tol laut berpotensi menjadi komersial

Baca juga: Tol Laut perlu dikembangkan tak sebatas pengoperasian kapal