Jakarta (ANTARA) -- Dalam rangka meningkatkan pengawasan obat di perbatasan wilayah timur Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) melakukan kegiatan kerjasama wilayah timur di perbatasan Indonesia – Papua Nugini dalam kerangka program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).

Kegiatan ini mendapat dukungan dan bantuan dari Kementerian Luar Negeri yang mencakup beberapa direktorat dan konsulat. Kepala Badan POM Penny K. Lukito menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan untuk mensukseskan Kegiatan Terpadu dan KSS Badan POM dengan Papua Nugini.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Konsulat RI di Vanimo, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan terhadap kegiatan tersebut," ujarnya.

Melalui program ini, Badan POM beserta pemangku kebijakan lintas sektor dalam negeri melakukan eksplorasi potensi kerja sama serta kemitraan di bidang pengawasan, peningkatan daya saing produk obat, dan melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Badan POM wilayah Indonesia Timur dan perbatasan akan menggelar workshop teknis diplomasi, keprotokolan, serta etika pergaulan internasional yang diikuti Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di wilayah tersebut.

“Melalui kegiatan ini juga, Badan POM memperkuat sistem pengawasan obat melalui bantuan pengembangan kapasitas bagi regulator di Papua Nugini. Karena kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini juga menjadi aspek penting bagi Pemerintah Indonesia,” lanjutnya.

Selain itu, Badan POM terus mendorong industri farmasi Indonesia untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang dalam menyediakan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, serta terjangkau bagi masyarakat di Papua Nugini khususnya Vanimo.

Kepala Badan POM juga berkesempatan untuk berdialog dengan jajaran pejabat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Jayapura terkait kelanjutan kerjasama dan perlu adanya kehadiran Badan POM di PLBN tersebut.

Rangkaian kegiatan KSS lainnya meliputi Business Meeting serta identifikasi need assessment dengan otoritas regulator obat Papua Nugini sebagai langkah awal untuk memasok produk obat dan menentukan prioritas kebutuhan regulator dari segi pemenuhan obat yang berkualitas.

“Saya berharap, rangkaian kegiatan ini dapat mempertegas kesiapan Badan POM dalam mengawal keamanan obat dan makanan di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini,” tutupnya.