Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulai pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu.

Pembangunan huntap senilai Rp660 juta itu ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi Sekretaris Kota Palu Asri dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu di kawasan relokasi dan huntap di Kelurahan Tondo, Palu, Rabu.

"Kita berharap pembangunan huntap ini secepatnya karena uangnya sudah siap dan tinggal kontraktor mengerjakan huntap ini," kata Tri Rismaharini usai meletakkan batu pertama pembangunan huntap korban bencana Palu bantuan Pemkot Surabaya.

Ia juga memastikan akan langsung memantau jalannya proses pembangunan 11 unit huntap itu hingga menilai kualitas bahan baku yang dipakai untuk membangun hunian tetap tersebut.

"Kita sudah bayar jadi kita harus awasi. Kita juga akan cek kualitasnya. Bantuan ini tetap dipantau karena ini uang rakyat. Harga per unit huntap bantuan kita ini sekitar Rp70 an juta," jelasnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi Pemkot Palu khususnya kepada para pengungsi korban bencana dan dapat menarik perhatian pemerintah-pemerintah kota agar membantu Kota Palu.

Sementara Wali Kota Palu, Hidayat saat menerina Tri Rismaharini di ruang kerjanya menyebutkan sekitar 55 ribu unit rumah yang hancur akibat bencana 28 September 2018.

"Jadi 55 ribu unit rumah yang rusak itu antara lain rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, hancur dan hilang," katanya.

Korban bencana yang rumahnya rusak tersebut lanjutnya tidak semua direlokasi. Sebagian ada yang menerima dana stimulan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak dan sisanya diberi bantuan berupa huntap.

"Ada yang dibangunkan huntap di atas tanah rumah mereka yang hancur karena tanahnya mereka tidak berada di zona merah. Jadi tidak semua direlokasi," ujarnya.


Baca juga: Jumlah huntap di Palu sesuai jumlah korban yang isi formulir relokasi

Baca juga: Korban bencana di Balaroa tolak hunian sementara

Baca juga: Pemerintah diminta segera bangun hunian tetap di Sulteng