Pangkalpinang (ANTARA) - Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung berkomitmen untuk solid dan tetap mengikuti arahan dari Susilo Bambang Yudhiyono selaku ketua umum meski saat ini ada polemik internal di tingkat pusat.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan Wendi di Toboali, Senin, mengatakan, polemik internal di pusat adalah dinamika partai dan akan menjadi bahan evaluasi kedepan.

"Kami sangat yakin Partai Demokrat akan tetap solid, karena sebelumnya juga pernah dihantam berbagai permasalahan, namun eksistensi kami tetap terjaga dan juga diperhitungkan dalam Pilpres 2019 lalu," katanya.

Ia mengatakan, partai Demokrat sangat bersyukur dan berterima kasih, karena masih banyak perhatian dari kader-kader militan untuk sama-sama membesarkan partai.

“Pada kontestasi Pemilu 2019, Partai Demokrat sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam pemilihan legislatif. Namun, kalau hasil belum memuaskan, dapat kami sadari karena efek dari pilpres kurang menyentuh elektabilitas Demokrat," katanya.

Pihaknya juga memberikan respon positif terhadai eksistensi dan peranan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku pemegang komando Komandan Tugas Bersama (Kogasma).

Menurut Wendi, AHY memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pencapaian partai Demokrat dengan yang turun di segala penjuru daerah tanpa kenal lelah untuk menaikkan elektabilitas partai.

Karena, pengurus dan kader Partai Demokrat Bangka Selatan menilai AHY sangat pantas untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di masa depan, termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah internal partai.

"AHY sangat cocok dan pantas ‘digadangkan’ sebagai pemimpin masa depan. Untuk itu kami DPC Demokrat Bangka selatan, tetap taat menunggu instruksi dari DPP Partai Demokrat, khususnya instruksi ketua umum kami pak SBY, apapun itu bentuknya," katanya.

Baca juga: DPD Partai Demokrat DIY sebut desakan KLB tidak beretika

Baca juga: Demokrat Riau tetap loyal ke SBY di tengah isu KLB

Baca juga: Demokrat Sulbar nilai isu GMPPD "murahan"

Baca juga: Demokrat Sultra tolak wacana Kongres Luar Biasa