Makassar (ANTARA) - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan secara tegas menolak wacana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dihembuskan segelintir orang yang mengatasnamakan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) termasuk beberapa senior partai berlambang segitiga mercy itu.

"Kita masih dalam suasana berkabung atas kepergian ibu Ani Yudhoyono, tapi ada saja segelintir orang yang memanfaatkan momen ini untuk merencanakan KLB," tegas Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe disela halal bihalal di kantor Demokrat setempat, Makassar, Sabtu.

Menurut dia, gerakan moral dengan dalih menyelamatkan partai adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga wacana yang dibangun itu adalah tidak sah.

Untuk menuju ke KLB, lanjut Wakil Ketua DPRD Sulsel ini mengemukakan harus ada hal yang luar biasa, tidak serta merta hanya dengan alasan suara Partai Demokrat turun lantas akan dilaksanakan kongres luar biasa.

"Pernah ada KLB pada 2013 yang lalu, saat itu Ketua Umum Anas Urbaningrum kena kasus, sehingga jabatan ketua umum lowong. Tapi kalau saat ini mau KLB apa masalah urgensinya," beber pria disapa akrab Ulla itu.

Dalam aturannya sarat administratifnya KLB bisa dilaksanakan bila mana 2/3 pengurus DPD se Indonesia menginginkan itu, kemudian setengah DPC kabupaten kota serta diusulkan oleh Majelis Tinggi.

"Saya sudah berkoordinasi dengan DPC kabupaten kota se-Sulsel, kita akan buat penyataan sikap Demokrat Sulsel menolak KLB karena tidak ada alasan yang jelas. Selain itu belum ada instruksi dari pak SBY, selaku Ketua Umum," tegasnya.

Selain itu, untuk DPD Demokrat Sulsel menolak dengan tegas KLB yang dihembuskan segelintir orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu dengan membawa nama partai dan tetap mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

"Pertama, gerakan moral yang dibawa segelintir orang itu yang dipertanyakan, janganlah membuat gaduh. Kedua, apa alasannya, apanya mau diselamatkan. Kami menolak dengan tegas KLB," paparnya kepada wartawan.

Pihaknya berharap, persoalan ini diselesaikan sampai disini, sebab tidak memenuhi syarat. Selain itu meminta Dewan Pertimbangan serta Dewan Pengawas mengambil langkah-langkah tegas dalam berorganisasi.

"Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh, ada dugaan itu adalah skenario yang membuat kita tidak fokus di tengah banyaknya agenda politik," paparnya.

Sebelumnya, GMPDD yang tergabung di dalamnya sejumlah senior Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan melalui konferensi pers yang menyinggung soal KLB, hanya saja tidak disampaikan secara langsung. Ini kemudian menjadi berita dan menyebar hingga menimbulkan reaksi dari daerah.