Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia menyampaikan komitmen dan langkah sistematis di sektor lingkungan hidup dan energi pada G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Development yang berlangsung 15-16 Juni di Karuizawa, Jepang.

Pertemuan Tingkat Menteri G20 yang mengintegrasikan pembahasan isu lingkungan hidup dan energi tersebut merupakan gagasan Pemerintah Jepang selaku Presiden G20.

Siaran pers pemerintah yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan secara tegas menyatakan bahwa di Indonesia, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar melalui mandat pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program aksi.

Terkait perubahan iklim, menurut Siti, Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tidak hanya mencakup upaya penurunan emisi gas rumah kaca, namun secara paralel dan seimbang dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional melalui adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Upaya-upaya tersebut, ia melanjutkan, dijalankan melalui pengelolaan yang kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, transformasi menuju pendekatan lansekap dalam pengelolaan sumberdaya hutan, perhutanan sosial, promosi efisiensi energi, serta pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular.

Siti mengatakan menggarisbawahi bahwa harmoni antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup adalah pondasi dasar konstitusi Indonesia.

Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi pada Maret tahun ini serta mengarusutamakan aspek perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan dan anggaran nasional.

Aspek Energi

Berkenaan dengan energi, China menargetkan akan meninggalkan batubara secara total pada 2050, Jerman tahun 2038. Selain itu, sama dengan Inggris, Jerman menargetkan mencapai emisi nol pada 2050.

Dalam konteks ini, Siti mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan mendorong diversifikasi energi yang dapat diakses masyarakat di kawasan yang terisolir dan pulau-pulau kecil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM masih membahas pilihan energi dengan harga terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan undang-undang.

Sementara Ignasius Jonan menegaskan prinsip "tak ada yang tertinggal" sangat penting dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa transformasi energi perlu dilakukan secara cermat karena menyangkut kemampuan dan keterjangkauan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa ada faktor nilai dan harga yang harus dipertimbangkan terkait dengan beban anggaran negara dan harga produk, dalam hal ini energi listrik.

Menteri Siti juga akan mendalami lagi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta strategi dan kebijakan dalam dokumen-dokumen kerja Dewan Energi Nasional.

Pertemuan Tingkat Menteri G20 di Karuizawa mengusung tema A Virtuous Cycle of Environment and Growth dan mengangkat elemen inovasi energi, penanganan sampah plastik di laut serta adaptasi dan kerentanan infrastruktur terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Bappenas: Kebijakan pro lingkungan bantu pertahankan pertumbuhan ekonomi