Samarinda (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk segera mencari solusi dalam mengatasi dampak musibah banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir.

Anggota DPRD Kaltim Nixson Butar Butar kepada wartawan di Samarinda, Jumat, mengatakan banjir yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak buruk terhadap aktivitas keseharian warga, seperti turunnya produktifitas, kegiatan perekonomi, kesehatan dan terganggunya aktivitas bandara.

"Kerugian dari segi ekonomi yang diderita akibat korban banjir tentu tidak sedikit, sepertii perabotan rumah tangga, mulai dari kursi, lemari, tempat tidur hingga peralatan elektronik menjadi korban,” ujarnya.

Ia meminta para pengambil kebijakan baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, bersama dengan DPRD, instansi terkait, para ahli, dan pakar duduk satu meja untuk mengevaluasi secara menyeluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan banjir.

“Pengalokasian dana melalui APBD yang sudah direalisasikan berkali-kali juga perlu dievaluasi, apakah sasaran pencapaiannya selama ini sudah tepat mutu dan tepat fungsi? Jangan sampai dana ratusan miliar sudah diserap tapi masalah belum juga teratasi,” kata Nixson.

Karena itu, menurut dia, program pencegahan dan penanggulangan banjir yang selama ini telah dilaksanakan harus benar-benar diseriusi.

"Pemerintah kota dan provinsi harus makin serius menangani banjir ini melalui kerja sama terbaik,” ujarnya.

Menurut Nixon, normalisasi Daerah Airan Sungai (DAS) Karang Mumus, pelebaran parit, pengerukan Sungai Karang Mumus, perbaikan saluran air lingkungan, relokasi rumah-rumah di bantaran Sungai Karang Mumus harus kembali didorong.

Menurut dia, menyelesaikan masalah banjir khususnya di Samarinda tidak bisa ditangani hanya dengan obsesi dan teori. Tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemerintah apakah Kota Samarinda maupun Provinsi Kaltim.

"Namun juga diperlukan keterlibatan masyarakat khususnya warga yang ada di daerah-daerah sasaran penanggulangan banjir. Jangan sampai anggaran sudah dialokasi, namun warga keberatan untuk direlokasi dan dibebaskan, sehingga dana yang seyogyanya untuk pembayaran ganti rugi tidak dapat terserap dengan baik, pada akhirnya rakyat sekarang dirugikan akibat banjir ini,” kata anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini.

Komitmen penanggulangan banjir di Samarinda, kata dia, jangan juga hanya sebagai visi misi lima tahunan para calon eksekutif.

"Dibutuhkan terobosan berani para pemimpin demi kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah kota dan provinsi benar-benar hadir memberikan kenyamanan, bahwa Samarinda ke depan kota layak huni yang aman, nyaman dan teduh,” kata Nixon.