Sidoarjo (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Jawa Timur meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing menjelang pelaksanaan sidang sengketa pemilihan umum supaya keamanan di kabupaten setempat tetap aman.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, di Sidoarjo, Kamis menyatakan pihaknya senantiasa mengajak kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas lingkungan mereka masing-masing.

"Situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini masih aman dan kondusif," katanya di sela Apel Konsolidasi Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mapolresta Sidoarjo.

Ia mengemukakan, kesiapan pihak keamanan dalam menjaga kondusifitas kamtibmas, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terus dilakukan.

"Semua anggota kepolisian dan gabungan TNI di Sidoarjo siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat masa Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hingga 28 Juni 2019," katanya.

Ia mengatakan, selain upaya kesiapan personel pengamanan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo agar turut membantu menjaga keamanan supaya Kabupaten Sidoarjo senantiasa aman dan kondusif.

"Kami berharap masyarakat di Kabupaten Sidoarjo ini tetap menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing," katanya.

Sebelumnya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menolak keras terhadap ancaman aksi kerusuhan, yang akan mewarnai dan menodai persidangan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo KH Maskhun, mengatakan, peristiwa 22 Mei di Jakarta lalu adalah pelajaran bagi semua, bagaimana aksi anarkis dan kerusuhan saat itu tentu sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian negeri tercinta.

"Kerusuhan hanyalah tindakan yang sangat merugikan bangsa. Ketenangan, ketentraman dan kedamaian masyarakat pun terusik akibat aksi-aksi kerusuhan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, menjelang penyelesaian sengketa Pilpres 2019 dalam sidang MK, pihaknya dengan tegas menolak aksi-aksi kerusuhan yang dapat menodai proses konstitusi di MK tersebut.

"Jangan mudah terprovokasi berita-berita hoax, fitnah, dan hasutan yang mengajak kita untuk berbuat rusuh. Semua pasrahkan kepada lembaga hukum tertinggi. Mari bijak dan ciptakan kedamaian, serta bersama tolak kerusuhan," pesannya.