Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta swasta menjadi penggerak utama perekonomian nasional karena pengaruh APBN kepada perekonomian nasional dinilai hanya berada dalam kisaran 20-30 persen.

"RAPBN kita kan mempengaruhi ekonomi tidak gede, 20-30 persen lah kira-kira, yang justru banyak mempengaruhi swasta, sehingga kita harus men-trigger swasta bergerak lebih cepat," kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Kepala Negara menyebutkan pemerintah terus mendorong pihak swasta tertarik menginvestasikan modal atau uangnya ke sektor riil.

"Sehingga regulasi-regulasi yang memberikan insentif harus terus diberikan agar mereka mau berinvestasi terutama untuk sektor yang orientasinya ekspor," katanya.

Pemerintah juga memberi insentif kepada investasi untuk sektor yang orientasinya mengganti barang-barang impor.

"Saya ngomong ke menteri, udahlah untuk industri substitusi impor, berorientasi ekspor, berikan izin secepatnya, kalau perlu izinnya belakangan," katanya.

Menurut dia, pelayanan perizinan harus secepat-cepatnya, kalau biasa-biasa atau normal-normal saja, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain.

"Untuk ekspor, kita sudah kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, masa mau terus-terusan kalah dengan yang kecil-kecil, enggaklah, kita harus berani," katanya.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun pemerintahannya ke depan, dirinya tidak memiliki beban.

"Hal-hal yang dulu kita pandang sulit, akan kita lakukan, kerjakan. Untuk negara itu, kalau kita ragu-ragu memutuskan, kita akan rutinitas begini-begini saja, nanti lihatlah setelah pelantikan," kata Jokowi.

Ia menyebutkan dalam lima tahun ke depan tidak ada beban karena setelah itu tidak bisa mencalonkan kembali dalam pemilu yang akan datang.

Sementara itu mengenai kondisi yang diimpikan setelah 2024, Jokowi menginginkan pondasi-pondasi ekonomi Indonesia sudah kuat.

"Artinya kita tidak berpikir berapa pertumbuhan ekonomi tapi kualitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya," kata Presiden.

Menurut dia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat atau tinggi gampang misalnya dengan membuat super koridor ekonomi di Jawa bagian utara karena sudah ada kawasan kawasan ekonomi dan industri yang didukung dengan pelabuhan di kawasan itu.

"Tapi pemerataannya bagaimana? Kita kan bukan hanya urusan ekonomi tapi urusan bernegara, bagaimana Papua, Maluku, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ada 17 ribu pulau, kita bernegara," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden ingatkan pentingnya libatkan swasta capai target pertumbuhan ekonomi