Jayapura (ANTARA) - Kelompok Kerja (Pokja) ESDM dan Industri Perdesaan bersama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua guna mendapatkan masukan mengenai kesiapan pembangunan industri serta ekonomi kawasan perdesaan di wilayah setempat.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ESDM dan Industri Pedesaan Aries Muftie di Jayapura, Selasa, menyebutkan salah satu fokus yang dibahas dalam pertemuan itu adalah kesiapan dari sisi makro meliputi energi kelistrikan di perdesaan pada kawasan Bumi Cenderawasih.

"Dari hasil pertemuan diketahui sekitar 78 persen perdesaan di Papua telah dialiri listrik. Namun, masih ada kendala yang menyangkut administrasinya," katanya.

Menurut Aries, jika desa atau kampung sudah dialiri listrik, berarti ada administrasi yang harus dibayar. Untuk membayar ini, harus ada pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan industri seharusnya dipercepat.

"Ada tiga hal yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah setempat meliputi rancangan energi, rencana induk pengembangan industri daerah (RIPIDA) dan rencana umum tata ruang (RUTR)," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Presiden menginginkan ada satu industri di setiap desa atau kawasan perdesaan. Oleh sebab itu, tiga hal ini harus saling sinkron sehingga bisa dibangun dari sisi makronya.

"Ada banyak peluang di kampung-kampung di Papua yang bisa dijadikan industri untuk masyarakat setempat melalui dana desa, dana kampung, dan dana alokasi khusus (DAK) maupun CSR dari berbagai pihak," katanya lagi.

Hal tersebut, kata dia, yang harus dijadikan kerja sama secara sinkron mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Selama ini mungkin sudah bekerja tetapi masih ada egosektoral dan miskomunikasi sehingga melalui pertemuan ini diharapkan terdapat tindak lanjut dan bisa dicarikan solusi atas persoalan yang dihadapi.