Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Barat, Manto Saidi menyatakan pihaknya telah membentuk posko terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam pemantauan dan pengamanan arus mudik Lebaran tahun 2019.

"Satu bulan sebelum Lebaran, kita sudah melakukan rapat dengan berbagai pihak, untuk membentuk posko terpadu arus mudik lebaran tahun 2019 di Kalbar," kata Manto di Pontianak, Sabtu.

Dia menjelaskan, posko terpadu tersebut melibatkan berbagai unsur seperti dari perhubungan, pihak asuransi, kepolisian, dan kesehatan yang merupakan unsur wajib.

"Unsur tambahan juga ada seperti di karantina kesehatan, badan penanggulangan bencana dan SAR. Bahkan kita terbuka untuk pihak mana pun termasuk jika dari media ingin terlibat di posko terpadu kita. Kita terbuka dan mempersilahkan untuk hal itu," tuturnya.

Pihaknya bersyukur karena TNI dan Polri juga terlibat langsung dalam Posko Terpadu ini. Bahkan, katanya, dari hasil rapat yang dilakukannya belum lama ini dengan berbagai pihak, diketahui bahwa Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjung Pura siap untuk melakukan pengamanan di jalur darat.

Sementara untuk jalur air akan diamankan oleh TNI AL dan Polairud Polda Kalbar. Demikian dengan jalur udara, juga sudah ada PT Angkasa Pura II dan Lanud Supadio.

"Jadi kita semua bersinergi untuk melancarkan arus mudik tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada Dishub yang ada di kabupaten/kota di Kalbar untuk bisa melakukan pembentukan posko terpadu serupa.

"Posko ini tidak hanya bersifat pelayanan kepada kendaraan transportasi, namun juga kepada pengguna jasa transportasinya. Jika ada yang ingin mengecek kesehatannya, dipersilahkan untuk datang ke Posko terpadu ini," kata Manto.

Manto juga memastikan infrastruktur jalan di daerah itu untuk kegiatan mudik Lebaran 2019 cukup baik dan aman.

"Infrastruktur jalan sudah berada cukup baik untuk mudik Lebaran. Ada beberapa titik jalan yang rusak sudah diantisipasi," katanya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektoral. Bahkan dengan pemerintah daerah di 14 kabupaten dan kota terus dilakukan.

"Kita koordinasi dengan lintas sektoral. Kita terus melakukan koordinasi dengan 14 dinas perhubungan di Kalbar," jelas dia.