Menristekdikti: Pemerintah terus perkuat wawasan kebangsaan
31 Mei 2019 17:01 WIB
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir saat memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jumat (31-5-2019). (Foto: Aris Wasita)
Solo (ANTARA) - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir menyatakan pemerintah terus memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara untuk mewaspadai berkembangnya paham radikalisme di dalam negeri.
"Kita harus menuju wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi kuat," katanya saat mengunjungi Unit Produksi Battery Lithium di Gedung Pusat Pengembangan Bisnis UNS di Solo, Jumat.
Ia mengatakan bahwa masyarakat harus meyakini pendiri bangsa yang meletakkan empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI harga mati, Pancasila sebagai ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Ini yang menjadi penting. Jangan terkoyak-koyak, kembali kepada pendiri negara," katanya.
Terkait dengan isu mengenai berkembangnya paham radikalisme di lingkungan kampus, Nasir mengatakan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
"Yang namanya radikalisme itu bukan hanya di kampus, melainkan di semua tempat banyak. Kalau kampus 1 atau 2, pasti ada. Sekarang yang penting adalah bagaimana mengurangi itu," katanya.
Terkait dengan hal itu, pihaknya akan meminimalisasi kemungkinan tersebut dengan kegiatan yang bersifat positif melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM).
"Nanti akan ada UKM Pengawal Ideologi Bangsa. Apakah itu HMI, IMM, maupun UKM lain, semua harus bisa bergabung. Tujuannya untuk membangun pendidikan kebangsaan," katanya.
Ia menargetkan rencana tersebut dapat terealisasi mulai tahun ini.
"Kita harus menuju wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi kuat," katanya saat mengunjungi Unit Produksi Battery Lithium di Gedung Pusat Pengembangan Bisnis UNS di Solo, Jumat.
Ia mengatakan bahwa masyarakat harus meyakini pendiri bangsa yang meletakkan empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI harga mati, Pancasila sebagai ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Ini yang menjadi penting. Jangan terkoyak-koyak, kembali kepada pendiri negara," katanya.
Terkait dengan isu mengenai berkembangnya paham radikalisme di lingkungan kampus, Nasir mengatakan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
"Yang namanya radikalisme itu bukan hanya di kampus, melainkan di semua tempat banyak. Kalau kampus 1 atau 2, pasti ada. Sekarang yang penting adalah bagaimana mengurangi itu," katanya.
Terkait dengan hal itu, pihaknya akan meminimalisasi kemungkinan tersebut dengan kegiatan yang bersifat positif melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM).
"Nanti akan ada UKM Pengawal Ideologi Bangsa. Apakah itu HMI, IMM, maupun UKM lain, semua harus bisa bergabung. Tujuannya untuk membangun pendidikan kebangsaan," katanya.
Ia menargetkan rencana tersebut dapat terealisasi mulai tahun ini.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Tags: