Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) mustahil bisa dilakukan bila tidak diikuti pengendalian tembakau.

"Bila akhirnya nanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo sebagai presiden lima tahun mendatang, kami minta dengan sangat agar konsisten dalam upaya pengendalian tembakau," katanya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Apalagi, tambahnya Joko Widodo sudah menyatakan agenda utama lima tahun ke depan adalah pembangunan SDM. Bila memang pembangunan SDM menjadi fokus utama kebijakan, sangat tidak mungkin tercapai tanpa pengendalian konsumsi tembakau.

Sebab, ia menilai konsumsi tembakau telah menjadi instrumen efektif untuk mendegradasi kualitas SDM di Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia, yang juga merupakan salah satu Nawa Cita Joko Widodo, tidak akan terwujud tanpa pengendalian tembakau yang serius dan komprehensif.

"Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan aturan pengendalian tembakau terlemah di dunia. Iklan dan promosi rokok masih bertebaran di mana-mana, bahkan dekat sekolah SD sekalipun," tambah dia.

Bahkan dalam konteks kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian, Presiden Joko Widodo telah membatalkan kenaikan cukai selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada 2018 dan 2019.

"Itu hal yang sangat tragis karena pembatalan kenaikan cukai merupakan lonceng kematian bagi upaya pengendalian tembakau," ujarnya.

Karena itu, Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei oleh semua negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan momentum pengingat tentang dampak buruk konsumsi tembakau.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2019 bertema "Tembakau dan Kesehatan Paru" mengingatkan dampak buruk konsumsi tembakau terhadap kesehatan paru. Apalagi data empirik di Indonesia menyatakan sembilan dari 10 penderita kanker paru adalah perokok berat.

"Artinya, bukti dampak buruk konsumsi tembakau terhadap kesehatan paru tidak bisa dibantah lagi," kata Tulus.