Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas meyakini Presiden Joko Widodo tidak mungkin menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mesin politik seperti di era Orde Baru, dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Bagi kami, tudingan ASN dimobilisasi Jokowi-Ma'ruf sangat jauh dari logika dan akal sehat. Patut dicatat, Presiden Jokowi tidak mungkin jadikan ASN sebagai mesin politik seperti Era Orde Baru," kata Umbas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Dia menilai tidak berdasar materi gugatan kubu Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan mobilisasi ASN untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu menurut dia seperti terlihat dalam survei internal yang diungkapkan Ketua Harian TKN Jokowi-Amin, Moeldoko bahwa 72 persen ASN justru mendukung 02.

"Sepertinya sejumlah ASN belum sepenuhnya siap mengubah mental. Akuntabilitas dan transparan anggaran di pemerintahan Jokowi, membuat zona nyaman ASN terganggu," ujarnya.

Umbas mengatakan dirinya juga dapat informasi, banyak ASN maupun pegawai BUMN yang "julid" atau nyinyir, menjelekkan, bahkan memaki pemerintah, dan itu sangat tidak bijaksana.

Karena itu dia menilai anasir negatif segelintir ASN harus dihilangkan karena abdi negara seharusnya menjaga nama baik pemerintah, bukan malah ikut-ikutan politik lewat pernyataan yang menyudutkan pemerintah.

"Karakter birokrasi harus profesional, tidak boleh menjadi agen politik untuk mendelegitimasi kerja-kerja pemerintah," ucapnya.

Di sisi lain dia juga meyakini banyak ASN yang benar-benar berdedikasi, profesional, loyal kepada negara dan bekerja tanpa pamrih hanya demi rakyat di pelosok daerah maupun perbatasan, dan di kota-kota.

Karena itu Umbas memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap ASN yang fokusnya kerja, kerja, kerja.