"Kami menagih janji DPRD yang pada tanggal 16 Mei lalu mengatakan mau membantu kami dan mengawal kami dengan menyurati UHO, serta meminta Kemenristekdikti untuk menindak langsung UHO terkait penetapan UKT yang memberatkan," kata Jenderal lapangan Yusuf Bonte di Kendari, Rabu.
Menurut Yusuf, penetapan UKT Rp3 juta rupiah yang memberatkan itu, menimbulkan dampak yang sangat banyak, bukan hanya kepada mahasiswa tetapi juga ke masyarakat.
"Rp3 juta rupiah, sementara penghasilan orang tua mahasiswa hanya berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah, kami berteriak dengan penentuan nilai UKT yang fantastis itu", ungkap Yusuf.
Sementara itu Koordinator lapangan, Adryan Kharitma, menduga pihak DPRD melakukan persekongkolan dengan insan pendidikan, karena menurutnya selama 7 tahun permasalahan UKT belum juga terselesaikan di Universitas Halu Oleo, atau sejak tahun 2012 silam.
"Saya menduga adanya persekongkolan yang intim antara lembaga Legislatif maupun lembaga Eksekutif dengan lembaga pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara, sehingga permasalahan ini tidak pernah terselesaikan," terangnya.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh anggota Komisi IV DPRD Sultra Muh Poli. Ia mengatakan pihak DPRD sama sekali tidak ada hubungan dengan pihak birokrasi UHO terkait UKT.
"Saya tegaskan, justru UHO menganggap DPRD tidak mempunyai hak mengatur urusan kampus, tapi kami tetap akan menyurati Kemenristekdikti terkait persoalan yang dihadapi adik-adik", tegasnya.
Yusuf berharap dengan adanya aksi tersebut, bisa menyelesaikan persoalan penetapan UKT di Universitas Halu Oleo, karena mereka menaruh harapan besar kepada pihak DPRD.