Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan Panduan Kemitraan Multi-Pihak (KMP) yang diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam acara peluncuran Panduan KMP tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan dukungan sumber daya dari berbagai pihak untuk mencapai target-target SDGs yang ambisius.

"Panduan KMP adalah referensi dan sarana operasional bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam memobilisasi seluruh potensi dan sumber daya, serta untuk mencapai target-target SDGs yang ambisius di tahun 2030," ujar Bambang dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Penyusunan Panduan KMP merupakan hasil kolaborasi bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Jerman, serta didukung oleh INFID dan UNU-IAS.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan pembangunan dalam pelaksanaan SDGs khususnya untuk menyinergikan kegiatan atau program pemerintah dengan program pemangku kepentingan lainnya melalui kemitraan

Dalam pidatonya, Bambang juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang telah menyusun Panduan KMP untuk mendukung SDGs dengan mengadopsi Panduan KMP di tingkat Asia Pasifik yang telah disusun UNESCAP pada 2018.

"Indonesia menjadi pionir di antara negara-negara Asia dan Pasifik dalam mengadopsi dan menerjemahkan panduan untuk tingkat nasional dan daerah," kata Bambang.

Selanjutnya, dalam peluncuran tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen secara simbolik oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada masing-masing perwakilan pemangku kepentingan, yaitu perwakilan pemerintah daerah, Direktur Indofood Sukses Makmur dari pihak swasta, Presiden Indonesia Global Compact Network mewakili organisasi masyarakat sipil, Kepala IPB SDGs Network dari akademisi, serta perwakilan media dan perwakilan Pemerintah Jerman mewakili mitra pembangunan.

"Melalui acara ini diharapkan agar seluruh pihak dapat mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk berbagi manfaat dan mencari solusi bersama terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ke depannya seluruh pihak dapat memanfaatkan panduan KMP untuk diujicobakan di tingkat daerah," ujar Bambang.