Padang, (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menargetkan pada 2021 semua SD dan SMP sudah satu sesi sehingga tidak ada lagi yang mulai belajar pada siang hari.

"Untuk mewujudkannya butuh anggaran sekitar Rp150 miliar untuk membangun 500 ruang kelas baru," kata Wali Kota Padang Mahyeldi di Padang, Rabu.

Menurut dia saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan ruang belajar sehingga harus menerapkan dua sesi sehingga itu tidak efektif untuk proses belajar mengajar.

"Jika sekolah satu sesi siswa memiliki waktu untuk belajar tambahan dan kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat," ujar dia.

Lebih lanjut Mahyeldi menjelaskan program Pemko Padang ke depan tetap fokus pada pendidikan yang disinergikan dengan pembinaan kepemudaan melalui youth center atau pusat kepemudaan yang dirancang satu setiap kecamatan.

Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Padang memaparkan dibutuhkan penambahan SMP baru agar perbandingan antara SD dengan SMP menjadi lebih ideal.

"Saat ini di Padang memiliki SD baik negeri dan swasta 420, sementara SMP yang ada baru 97, artinya itu baru 25 persen dari kebutuhan yang ada tersedia jika menggunakan komposisi satu kelas 32 orang," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan.

Menurut dia pihaknya sedang mengupayakan agar ketimpangan jumlah SD dengan SMP tersebut dapat diatasi. Solusinya pertama adalah penambahan ruang kelas baru, kemudian tentu saja mendirikan unit sekolah baru, ujarnya.

Ia menilai kalau penambahan ruang kelas baru hanya bisa dilakukan di sekolah yang sudah ada, sementara untuk unit sekolah baru bisa disesuaikan dengan sistem zonasi.

Unit sekolah baru bisa dibangun di daerah yang penduduknya sedang bertumbuh, komplek perumahan yang dominan dihuni pasangan usia subur, kata dia.

Pemerintah Kota Padang telah mengkaji berdasarkan data daya tampung maka kecamatan yang prioritas dibangun SMP baru adalah di Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan.

Yang pertama digarap adalah pengadaan tanah, setelah itu baru mencari pendanaan untuk membangun SMP, kata dia.

Ia menyampaikan terkait dengan penerapan zonasi dalam penerimaan siswa baru merupakan salah satu pekerjaan jangka panjang untuk menyeimbangkan jumlah masyarakat dengan sekolah yang ada di satu wilayah.


Baca juga: Pemerintah hidupkan 7 sekolah mati di Papua
Baca juga: Pemerintah target bangun 500 sekolah vokasi