Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengajak semua pihak menerima hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 dengan lapang dada dan dengan sikap kesatria mengakui kekalahannya.

"Karena dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang," kata Wiranto saat jumpa pers, di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Sebelum melakukan jumpa pers, Wiranto bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung AM Prasetyo dan Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan rapat dadakan terkait aksi 22 Mei 2019.

Menurut Wiranto, bangsa Indonesia wajib bersyukur, bahwa pada 21 Mei 2019 KPU telah menuntaskan tugas beratnya dengan menyelesaikan perhitungan suara Nasional Pemilu 2019.

Dengan selesainya perhitungan tersebut, kata dia, masih memberi kesempatan kepada siapapun peserta Pemilu yang merasa di rugikan untuk melapor ke MK.

"Itulah yang kita diharapkan," ujarnya.

Adanya rencana melakukan demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR dan Istana, bahkan akan mendudukinya pada 22 Mei 2019 adalah tindakan yang keliru dan tidak akan didukung oleh masyarakat dan merupakan kejahatan yang serius mengancam kedaulatan negara.

"Maka siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman berat," tegas Wiranto.

Oleh karena itu, pemerintah meminta agar rencana seperti itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi korban.