Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengantisipasi potensi kemacetan dan tanah longsor pada saat arus mudik dan balik lebaran 2019 dengan mendirikan pos pengamanan terpadu serta menyiagakan alat berat pada daerah rawan longsor.

"Pos pengamanan terpadu itu melibatkan semua pihak di pemerintahan, TNI serta kepolisian. Kita mendukung tugas pengamanan lalu lintas agar kemacetan bisa diminimalkan," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa.

Sementara itu untuk daerah rawan longsor seperti di Silaiang Tanah Datar dan Sitinjau Lauik, Solok disiagakan alat berat, tidak saja dari Dinas PUPR setempat, juga dari Balai Jalan dan BUMN.

Irwan menyebut selama ini saat perantau pulang mudik lebaran, jalanan memang selalu padat merayap dan pada beberapa titik terjadi kemacetan tetapi secara umum masih cukup lancar.

Ia menilai macet selama lebaran itu sudah biasa karena semua bergerak melakukan perjalanan melalui jalur darat sehingga harus dimaklumi ada dinamika jalanan saat mudik dan arus balik itu.

"Kalau memang tidak mau macet saat lebaran, ya di rumah saja," katanya.

Lebaran 2019 sebagian besar perantau Minang diperkirakan lebih memilih menggunakan jalur darat dengan bus atau kendaraan pribadi. Hal itu dipicu mahalnya harga tiket pesawat hingga terasa sangat memberatkan.

Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Sumbar Luhur Budianda menyebut saat ini sudah ada sekitar 15 organisasi perantau yang menyatakan akan melakukan tradisi "pulang basamo" atau pulang bersama.

Diperkirakan lima belas organisasi itu akan membawa ribuan bus dan kendaraan pribadi sehingga antisipasi kemacetan benar-benar harus dipersiapkan secara matang sejak awal.

Baca juga: Mahalnya tiket mudik bisa diambil sisi positifnya, sebut gubernur
Baca juga: Pasar Tumpah Kuok sebabkan kemacetan lintas Sumbar-Riau