Surabaya (ANTARA) - Komisi IV DPR mendorong realisasi penugasan impor bawang putih oleh Bulog yang hingga kini belum turun, hal ini sebagai antisipasi kelangkaan dan tingginya harga komoditas tersebut di berbagai daerah jelang Lebaran 2019.

"Kami akan meminta Menteri Perdagangan segera memberikan rekomendasi, sehingga Bulog bisa segera menjalankan apa yang menjadi tugasnya," kata Pimpinan Komisi IV DPR, Daniel Johan di Surabaya, Selasa.

Daniel bersama 12 anggota Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Kantor Bulog Jawa Timur tersebut meminta agar instansi pemerintah yang memegang kebijakan impor bawang putih untuk tidak saling menghadang rekomendasi impor oleh Bulog. Karena, pengaruhnya masyarakat akan menjadi sulit, dan harga bawang putih bisa kembali bergejolak, serta yang dirugikan adalah masyarakat.

Daniel mengatakan lonjakan harga bawang putih sebelumnya terjadi di banyak tempat, khususnya di luar Pulau Jawa, seperti di Palembang dan Kalimantan dengan harga mencapai kisaran Rp100 ribu per kilogram.

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini meminta untuk segera merealisasikan impor bawang putih oleh Bulog.

"Kami berharap ke depan lonjakan harga tidak terjadi lagi, dengan mengacu pada basis data dan pengalaman yang selama ini terjadi, serta adanya keseimbangan antara pasokan dan permintaan," katanya.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo mengatakan, Bulog sebagai operator selalu siap menerima apa yang menjadi tugasnya.

"Kami tidak akan menulis surat lagi ke pemerintah terkait pengajuan penugasan ini, dan hanya tinggal turunnya surat. Ketika hal itu turun, kami siap melaksanakan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk membuka impor bawang putih sebesar 100 ribu ton melalui Bulog berdasarkan rakor terbatas pada Senin (18/3) yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Rakor tersebut dilataribelakangi adanya kenaikan harga komoditas bawang putih di berbagai daerah, dan berkurangnya pasokan ke tingkat pedagang.

Sementara itu, kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Jatim adalah dalam rangka meninjau ketersediaan dan harga pangan menjelang Lebaran 2019.