New York (ANTARA News) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu mengesahkan anggaran administratif sebesar 4,17 miliar dolar AS di tengah penolakan Amerika Serikat (AS). AS merupakan satu-satunya negara yang menolak anggaran tersebut, setelah mengatakan baru-baru ini, pihaknya menolak suatu usulan peningkatan 15 persen anggaran administratif PBB, yang menyebutnya sebagai "tidak realistik" bagi para pembayar pajak AS. Sekretariat PBB di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal (Sesjen)-nya, Ban Ki-moon, berkeinginan meningkatkan anggaran tahunan dari 4,2 miliar dolar AS menjadi lebih dari lima miliar dolar AS pada 2008 dan 2009 guna meningkatkan permintaan untuk pelaksanaan program-program dan gaji para pegawai PBB di seluruh dunia. Perundingan yang alot telah menghasilkan angka anggaran yang lebih rendah, namun AS masih menentang anggaran itu dengan menolak anggaran suatu konferensi senilai 6,7 juta melawan rasisme yang ia sebut sebagai anti-Israel. Sejak 20 tahun lalu, anggaran tersebut biasanya disahkan secara konsensus, namun AS kali ini memilih dengan suara penolakannya. Ban mengatakan, dalam suatu pernyataan, pihaknya menyambut baik pengesahan anggaran tersebut, "Namun, menyesalkan resolusi itu tidak dihasilkan secara konsensus sebagaimana telah menjadi tradisi selama 20 tahun." "Sesjen PBB menyerukan semua negara anggota untuk kembali membuat keputusan secara konsensus dan mendemonstrasikan rasa fleksibilitas dan kompromi yang lebih baik, demi kepentingan nasional masing-masing negara untuk berbakti kepada umat manusia," kata pernyataan itu. Para pejabat AS mengatakan, 75 persen anggaran baru itu untuk pembayaran gaji bagi personil PBB. PBB mendanai program-program di puluhan negara dengan prioritas tertinggi di negara-negara yang dilanda perang seperti Irak dan Afghanistan. Jumlah pegawai PBB lebih dari 50.000 orang di seluruh dunia, sejumlah di antaranya merupakan pegawai kontrak jangka pendek. Staf permanen adalah antara 4.000-5.000 pegawai yang bertugas di markas PBB di New York, Wina, dan Jenewa. AS membayar lebih 22 persen dari total anggaran tahunan, Jepang menempati urutan kedua, 20 persen berikut, disusul Jerman, Inggris, Italia dan Prancis. (*)