Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai mendeklarasikan komitmen stop buang air besar sembarangan (BABS) hingga 2020 mengingat akses sanitasi setiap rumah tangga di kabupaten itu masih sangat kecil.

"Kabupaten Manggarai masih memiliki angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang tinggi. Selain itu, akses terhadap sanitasi oleh tiap-tiap rumah tangga juga masih kecil, oleh karena itu momentum ini merupakan momentum yang tepat untuk mendeklarasikan BABS)," kata Bupati Manggarai Deno Kamelus di Ruteng, Manggarai, Sabtu.

Ia menilai bahwa dengan jumlah populasi yang tinggi dan angka kecukupan air bersih yang masih rendah, hal ini dapat berdampak pada angka BABS yang tinggi, namun melalui program Water for Women (WfW) yang akan menyediakan air bersih, diharapkan angka BABS itu bisa diturunkan.

"Program ini dicetus oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dalam rangka melaksanakan program 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Mayarakat yang berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (STBM GESI) yang dintegrasikan dengan kesetaraan gender dan inklusi kelompok marginal," ujar dia.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan.

YPII bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, wirausaha sanitasi, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta organisasi kelompok marginal, akan menjangkau 450.000 penerima manfaat yang berada di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.

Fundraising Director Yayasan Plan International Indonesia Linda Sukandar mengatakan bahwa proyek WfW tidak hanya mendorong terjadinya peningkatan akses dan layanan sanitasi dan hygine yang layak dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif kelompok marginal sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan atas hak-hak mereka yang berkaitan dengan sanitasi.

“Peran perempuan sangat penting untuk perubahan perilaku di rumah tangga, terutama terkait dengan sanitasi. Sehingga sudah selayaknya pembangunan sanitasi melibatkan perempuan secara aktif,” kata Linda.

Melalui proyek tersebut juga Yayasan Plan International Indonesia berharap ada sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan pelaku di masing-masing tingkatan daerah, terutama PKK sebagai elemen penting terwujudnya Manggarai yang bebas BABS. Sementara itu Ketua PKK Provinsi NTT sekaligus istri Gubernur NTT Julie Laiskodat mengatakan Manggarai harus bisa turun peringkat di angka gizi buruk dan stunting. Maka dari itu, sangat penting untuk melibatkan PKK untuk duduk bersama dalam perumusan dana desa untuk kepentingan masyarakat.

“Peran perempuan sangat penting dalam proses ini.Kita pikir pembangunan itu hanya sekedar infrastruktur, pembangunan gedung, dan lapangan pekerjaan. Padahal itu semua sebenarnya adalah ujung dari proses yang dibawa oleh Plan Indonesia tentang kebersihan dan sanitasi,” ujar dia.

Baca juga: 47 nagari di Pesisir Selatan-Sumbar berhenti buang air sembarangan
Baca juga: Ratusan warga Sangihe deklarasikan stop BABS
Baca juga: Menteri PPN: 25 juta orang Indonesia masih BABS