Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendesak Pemerintah untuk mengubah regulasi Pemilu karena sistem pemilu tahun ini menyebabkan beberapa masalah.

"Pemilu ini menyebabkan berguguran pejuang demokrasi. Ini evaluasi sehingga kami mendorong revisi UU pemilu. Jangan lagi ada pemilihan yang bersamaan dengan legislatif dan presiden," kata Ketua Adkasi, Lukman Said di Jakarta, Jumat.

Selain menyebabkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berguguran di beberapa daerah, Adkasi juga menyorot adanya politik uang yang dilakukan oleh tim sukses calon legislatif.

Untuk langkah selanjutnya, Adkasi akan memberikan rekomendasi berupa kajian akademik terkait kelemahan dan kekurangan Pemilu 2019 pada 22 Juli mendatang di Jakarta.

Akadsi mengadakan buka puasa bersama sekaligus silaturahmi di Jakarta pada Jumat.

Buka puasa bersama itu dihadiri oleh beberapa perwakilan DPRD kabupaten seluruh Indonesia antara lain perwakilan Kabupaten DPRD Samosir, Lampung, Jambi, Bandung Barat dan Morotai.