Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan memimpin sidang Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi di Timur Tengah dalam pertemuan di New York, 22 Mei 2019, dalam kapasitas Indonesia sebagai Presiden DK PBB untuk periode Mei.

“Kepemimpinan Ibu Menlu yang akan memimpin langsung sidang ini menunjukkan betapa tingginya perhatian Indonesia pada isu perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina,” ujar Koordinator Harian Satuan Tugas DK PBB Kementerian Luar Negeri RI Hari Prabowo dalam penjelasan kepada pers di Jakarta, Kamis.

Pertemuan tersebut akan membahas dua laporan, yakni dari Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov dan dari Badan PBB yang Bertugas Menangani Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Beberapa pembahasan yang kami prediksi akan mengemuka adalah keberlanjutan proses perdamaian di Palestina, serta tindakan yang dapat membahayakan proses tersebut, misalnya, pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina,” kata Prabowo.

Selain Palestina, isu lain yang diperkirakan akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kondisi terkini di Suriah terkait peningkatan ketegangan di Idlib, kemajuan terkait kerja sama Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) dan pemerintah Suriah dalam investigasi senjata kimia, serta situasi keamanan di Yaman.

Sebelumnya, Menlu RI telah menghadiri Sidang Terbuka DK PBB mengenai Timur Tengah pada Januari lalu, kemudian tampil menjadi pembicara utama dalam Forum PBB tentang Palestina pada awal April.

Pada 9 Mei 2019, dalam kapasitas sebagai Presiden DK PBB, Indonesia menggelar diskusi informal berbentuk "Arria Formula" mengenai Palestina.

Pertemuan Arria Formula biasanya dilakukan untuk membahas isu yang belum ada kejelasan atau kesamaan pandangan di antara negara-negara anggota DK. Karena itu, pertemuan Arria Formula bersifat informal dan dapat mengundang pihak luar sebagai narasumber.

Pertemuan Arria Formula tentang Palestina yang diadakan dalam rangka keketuaan Indonesia itu bertujuan untuk menghidupkan kembali pembahasan Palestina di DK PBB serta menampung pandangan dari para ahli dan berbagai negara, khususnya anggota DK PBB, sehingga dapat memetakan dukungan bagi Palestina.

Diskusi informal yang diketuai bersama oleh Indonesia, Kuwait dan Afrika Selatan itu terbuka bagi semua anggota PBB dan mengikutsertakan para ahli sebagai narasumber.

Baca juga: Perjuangan isu Palestina dan pemukiman ilegal di Dewan Keamanan PBB

Baca juga: Menlu: permukiman ilegal Israel sumber pelanggaran HAM warga Palestina

Baca juga: KBRI Amman berikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina